JuaraNews, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons aksi walk out Fraksi PDIP saat rapat Paripurna, Jumat (16/5/2025).
Aksi Walk Out Fraksi PDIP saat rapat Paripurna dengan agenda pandang Fraksi terhadap usulan Raperda yang di usulkan Pemprov Jabar. Termasuk pandangan Gubernur atas usulan raperda yang di sampaikan DPRD.
Menurut Dedi, sikap tersebut merupakan hak politik setiap individu maupun kelompok. Dedi juga menghormati sikap Fraksi PDIP sebagai sikap politik.
Baca Juga: DPRD Jabar Bahas Perda BUMD, Direksi-Komisaris tak Berkontribusi Siap-siap Dicopot!
“Setiap orang punya kebebasan untuk menyatakan sikap, termasuk jika memilih walk out,” ujar Dedi, Minggu (18/7/2025).
Menurut KDM sapaannya, walk out Itu bagian dari dinamika demokrasi dan hak politik masing-masing fraksi. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aksi itu tidak perlu di besar-besarkan karena merupakan bagian dari praktik politik yang sah.
Baca Juga: Kecewa dengan Pernyataan KDM, FDIP Pilih Walk Out di Rapat Paripurna
“Artinya setiap orang berhak, setiap partai politik, fraksi berhak mengekspresikan setiap kepentingan politik,” ungkapnya.
Walk Out di Paripurna DPRD Jabar
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar melakukan aksi Walk Out dari Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025). Aksi tersebut lantaran Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa KDM telah melecehkan DPRD selaku lembaga legislatif di Jawa Barat.
Baca Juga: Polres Bandung Sikat 142 Preman yang Suka Malak!
Sikap Fraksi PDI Perjuangan itu merupakan bentuk kekecewaan atas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dedi di nilai melecehkan DPRD akibat pernyataannya yang menyebut bahwa tidak perlu ada lagi rapat apapun dengan DPRD.
Pernyataan itu diduga dilontarkan saat agenda Musrembang di Cirebon Jawa Barat serta pidatonya pada agenda Pelantikan DPD APDESI Jawa Barat beberapa waktu lalu. (Bas)
