JuaraNews, Bandung – Menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV/2026, sejumlah Pengurus provinsi (pengprov) cabang olahraga di bawah Komite olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat mengungkap masalah yang dihadapinya.
Porprov XV/2026 Jabar ini dijadwalkan akan berlangsung pada 7-20 November 2026 mendatang di Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok, selaku tuan rumah utama.
Menjelang kegiatan empat tahunan ini, kondisi keuangan menjadi masalah utama. Hal itu, terungkap dalam acara Diskusi Publik PWI.
Diskusi yang mengangkat tema Mengawal Arah Kebijakan Olahraga Jabar ini berlangsung di Aula PWI Jawa Barat, Rabu (29/4/2026).
Empat narasumber hadir dalam kegiatan tersebut yakni Asisten Deputi Pengelolaan Jasa, Sarana, dan Prasarana Olahraga Kemenpora, Tri Winarno, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar, Hery Antasari.
Baca Juga: Jelang Porprov 2026, KONI Kota Bandung Gelar Tes Fisik Atlet
Kemudian Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Amung Ma’mun dan pelatih taekwondo, Taufik Krisna, serta Kesit Budi Handoyo wartawan olahraga senior sebagai moderator.
Pada kesempatan tersebut, beberapa cabang olahraga hadir dan menyampaikan kegelisahannya, di antaranya dari Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia (Pabersi) Jabar.
Ketua Umim Pabersi Jabar, Sugito, mengatakan hingga saat ini cabor belum memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) dari KONI Jabar.
Hal itu, karena KONI Jabar belum memperoleh dana hibah dari Pemprov Jabar. Padahal, bantuan tersebut sangat dibutuhkan.
“Kita sangat berharap bantuan bisa segera dicairkan oleh Pemprov Jabar. Hal itu agar KONI Jabar bisa segera memberikan bantuan ke cabor,” ungkapnya.
Baca Juga: Jelang Porprov XV 2026, KONI Jabar Tegaskan Kesiapan Tuan Rumah
Masih di lokasi yang sama, Ketua Harian FAJI Jabar, Sorta Mina, juga menyampaikan masalah yang dihadapi jelang Porprov XV/2026 Jabar.
Sorta Mina, mempertanyakan dukungan pemerintah, lantaran tanpa adanya dana untuk pembinaan, maka prestasi bisa saja tak akan terwujud.
Apalagi, menurutnya olahraga arung jeram berbeda dengan olahraga lain seperti bola voli, sehingga sulit mencari sponsor.
“Sampai saat ini, yang paling besar, kami mengandalkan bantuan dari KONI Jabar,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya pantang mengeluh dan akan tetap berusaha serta berjuang. Selain itu, ia tetap menganggap sarana-prasarana merupakan faktor yang paling mendukung.
Menjawab pertanyaan mengenai anggaran, Kepala Dispora Jabar, Hery Antasari menegaskan efisiensi ini tak hanya terjadi di Jabar saja. Namun di seluruh daerah.
“Khusus di Jawa Barat, bukan mengecilkan olahraga atau multievent, tapi sekarang kan ada prioritas yang sedang diusung pemerintah provinsi yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” ucap Hery.
Pihaknya berharap, dalam beberapa tahun ke depan, termasuk olahraga, akan menjadi lebih baik. Selain itu, meminta semuanya tetap semangat apapun yang terjadi.
“Biasanya di tengah-tengah tantangan kreativitas akan muncul dalam menggali sumber pendanaan untuk olahraga,” ucap dia.
Terkait dana hibah, Hery mengatakan, sedang diproses, termasuk untuk KONI akan segera dicairkan dan tahun ini dianggarkan sebesar Rp 20 miliar bagi KONI.
Sedangkan untuk pencairan dana guna Porprov, Hery belum bisa memastikan. Namun, kemungkinan Mei sudah dapat diselesaikan.
“Mudah-mudahan cepat. Kalau menurut rencana sih Mei harusnya sudah dilaksanakan,” ucap Hery.
Pada kesempatan tersebut, Hery menekankan, Porprov 2026 akan dilaksanakan dengan persiapan on the track.
“Kita masih terus bekerja dan berjalan sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Ujung-ujungnya kalau bisa quattrick (juara PON), kenapa enggak. Kalau kita, dengan keadaan kita, bisa berprestasi, kenapa tidak,” tegasnya.
Sementara itu, Hery mengatakan, indikator kinerja utama gubernur yang ada di Dispora Jabar itu bukan olahraga tetapi indeks pembangunan pemuda. Meski begitu, ia menegaskan olahraga tak kalah penting.
Sedangkan mengenai olahraga, menurutnya, bukan cuma olahraga prestasi yang ada di bawah KONI, namun ada juga olahraga kemasyarakatan seperti senam dan budaya. Semua itu harus diperhatikan oleh pemerintah.
