JuaraNews, Bandung – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat terus mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat guna mengevaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang menuai berbagai keluhan dari masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, melakukan konsultasi dengan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, di Kota Bandung, Rabu (17/6/2026).
Pertemuan itu membahas perkembangan pelaksanaan SPMB sekaligus langkah-langkah yang akan ditempuh DPRD dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul.
Baca Juga: Komisi V DPRD Jabar Siap Kaji Evaluasi Menyeluruh SPMB Berdasarkan Aspirasi Masyaraka
Yomanius menegaskan, Komisi V akan menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada publik mengenai hasil evaluasi dan sikap resmi terhadap pelaksanaan SPMB 2026 di Jawa Barat.
Menurutnya, berbagai kendala teknis yang terjadi selama proses pendaftaran menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu segera dibenahi. Masyarakat, kata dia, banyak mengeluhkan sistem yang kerap mengalami gangguan, mulai dari error, hang atau freeze, hingga akses yang lambat sehingga menghambat proses pendaftaran.
“Ini merupakan persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kekecewaan terus bermunculan karena sistem belum berjalan optimal. Oleh karena itu, kami berkonsultasi dengan Ketua DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan perkembangan situasi SPMB 2026 yang terjadi di lapangan,” ujar Yomanius.
Baca Juga: SPMB Jabar 2026 Dinilai Semrawut, Orang Tua Siswa Tuntut Investigasi
Komisi V DPRD Jawa Barat menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar pelaksanaan penerimaan murid baru ke depan dapat berjalan lebih baik, transparan, dan memberikan kepastian bagi para calon peserta didik maupun orang tua.
Terkait munculnya usulan dari sejumlah elemen masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) SPMB 2026, Yomanius menjelaskan bahwa kewenangan pembentukan pansus bukan berada di tangan Komisi V, melainkan menjadi ranah masing-masing fraksi di DPRD Jawa Barat.
Meski demikian, Komisi V memastikan akan menjalankan fungsi pengawasannya melalui pembahasan dalam rapat kerja dan menyusun rekomendasi sebagai bahan perbaikan kebijakan.
Baca Juga: 338.091 Siswa Diterima di SMA, SMK dan SLB Negeri di SPMB Jabar
“Komisi V DPRD Jawa Barat tentu akan menghasilkan rekomendasi dari rapat kerja terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan SPMB 2026,” tegasnya.
Di sisi lain, Komisi V juga menyambut positif kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berencana memberikan bantuan pendidikan kepada sekitar 78 ribu siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak lolos dalam proses SPMB.
Namun demikian, DPRD menilai pelaksanaan program tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Baca Juga: Komisi V DPRD Jabar Tekankan Pentingnya Komunikasi dalam Penyesuaian APBD 2026
Dengan evaluasi yang tengah dilakukan, Komisi V DPRD Jawa Barat berharap seluruh permasalahan dalam SPMB 2026 dapat menjadi bahan pembelajaran untuk menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang lebih andal, adil, dan mampu memenuhi harapan masyarakat. (dsp)
