JuaraNews, Bandung – Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Gedung Pertemuan Indonesia (ASGEPRINDO) Jawa Barat 2025-2028 resmi dilantik.Usai pelantikan, organisasi ini menargetkan penguatan jaringan anggota hingga ke 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sekaligus mendorong kebangkitan industri pernikahan dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

Ketua DPD ASGEPRINDO Jawa Barat, Nico Bakara mengatakan, langkah awal kepengurusan baru adalah mengaktifkan kembali anggota lama serta memperluas keanggotaan dengan merangkul pengelola dan pemilik gedung pertemuan yang belum bergabung.

Menurutnya, ASGEPRINDO diharapkan menjadi wadah konsolidasi bagi para pelaku usaha gedung pernikahan dan pertemuan untuk menghadapi berbagai tantangan industri, mulai dari persoalan pasar hingga aspek hukum dan operasional penyelenggaraan acara.

“Target utama saya adalah mengaktivasi kembali semua anggota kami yang sudah terdaftar ataupun yang belum terdaftar,” ujar Nico, usai pelantikan di Hotel Bumi Siliwangi, Kawasan UPI, Kota Bandung, Rabu (28/10/2026).

Nico menegaskan, penguatan organisasi menjadi penting agar para pengelola gedung memiliki ruang untuk bertukar informasi, berdiskusi, serta merumuskan langkah bersama dalam menghadapi dinamika bisnis penyelenggaraan acara.

Selain memperkuat internal organisasi, ASGEPRINDO Jawa Barat juga akan mendorong sinergi dengan berbagai asosiasi lain yang bergerak di sektor pernikahan dan industri pendukungnya.

“Kedua, target saya adalah bagaimana semua asosiasi, lintas asosiasi, bisa bersinergi dengan kita dan kita buat Jawa Barat lebih hidup gaungnya daripada sebelumnya,” katanya.

Targetkan Penguatan DPC di 27 Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan program tersebut, ASGEPRINDO Jawa Barat berupaya mengaktifkan kembali Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di berbagai wilayah.

Sejumlah daerah yang menjadi bagian dari pengembangan jaringan organisasi di antaranya Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Garut, Cirebon, serta wilayah lainnya di Jawa Barat.

Pelantikan pengurus di tingkat daerah, termasuk Karawang dan Bekasi, menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan organisasi. Ke depan, ASGEPRINDO menargetkan pembentukan atau penguatan kepengurusan DPC sesuai dengan cakupan 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Dengan jaringan yang semakin kuat, organisasi diharapkan dapat menjadi penghubung antarpelaku usaha sekaligus memperkuat koordinasi dalam menghadapi persoalan industri.

Standardisasi Gedung dan Keselamatan Jadi Prioritas

Selain konsolidasi organisasi, ASGEPRINDO Jawa Barat menaruh perhatian pada standardisasi dan kelayakan fungsi gedung yang digunakan untuk kegiatan pernikahan maupun acara lainnya.

Aspek keselamatan dinilai menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan oleh seluruh pengelola venue. Standardisasi diperlukan agar penyelenggaraan acara dapat berjalan dengan aman dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

“Bisnis wedding dan MICE terus menggeliat di mana-mana. Namun, kita semua harus punya standardisasi yang sama. Standar kelayakan fungsi gedung itu penting, karena safety nomor satu di atas segalanya,” tuturnya.

DPP Dorong Bandung Jadi Wedding Destination

Ketua Umum DPP ASGEPRINDO Indonesia, Dwi Windiarto, mengatakan Jawa Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri pernikahan dan kegiatan MICE.

Menurutnya, kekayaan budaya, potensi wisata, serta keindahan alam Jawa Barat menjadi modal penting untuk menarik lebih banyak penyelenggaraan acara, khususnya pernikahan.

Dia berharap penguatan kepengurusan ASGEPRINDO Jawa Barat dapat menjadi salah satu penggerak untuk menghidupkan kembali industri tersebut sekaligus mendorong Bandung menjadi destinasi pernikahan.

“Jawa Barat punya potensi besar. Jawa Barat tempat rekreasi, memiliki budaya yang tinggi, dan nuansa alam yang bagus. Maka dari itu, Jawa Barat punya potensi besar untuk ASGEPRINDO,” kata Dwi.

Dia menjelaskan, industri pernikahan memiliki efek berantai terhadap perekonomian masyarakat. Aktivitas di gedung pertemuan turut menggerakkan usaha katering, dekorasi, jasa pendukung acara, pemasok bahan pangan, hingga petani.

Karena itu, penguatan industri pernikahan tidak hanya berdampak pada pengelola gedung, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi berbagai sektor usaha yang saling berkaitan.

Dwi menuturkan, ASGEPRINDO dibentuk pada masa pandemi Covid-19 ketika industri pernikahan dan penyelenggaraan acara menghadapi pembatasan aktivitas.

Saat itu, asosiasi dibutuhkan untuk menjadi wadah bagi para pengelola gedung dalam berkoordinasi dengan pemerintah terkait pembukaan kembali kegiatan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kebangkitan industri setelah pandemi tidak selalu ditandai dengan meningkatnya jumlah tamu dalam setiap acara. Tren pernikahan justru mengalami perubahan, dengan semakin banyak penyelenggaraan yang mengedepankan konsep intim atau intimate wedding.

“Sekarang sudah menjadi intimate, kesederhanaan, sehingga undangan itu dibatasi. Yang penting bisa terlaksana,” ujarnya. (*)