JuaraNews, Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Ratnawati menegaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 harus menjadi momentum memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Ratnawati usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur Jawa Barat atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (7/7/2026).
Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu, setiap rupiah yang dikelola melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
“Pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi sarana evaluasi bersama agar pelaksanaan program pembangunan semakin efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas,” kata Ratnawati.
Baca Juga: 9 Fraksi DPRD Jabar Tekankan Prioritas Rakyat dalam Perubahan APBD 2025
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, menyusul penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada rapat sebelumnya, 2 Juli 2026.
Dalam keterangannya, Buky menjelaskan bahwa jawaban gubernur merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Melalui tahapan tersebut, pemerintah daerah memberikan penjelasan atas berbagai pandangan, masukan, dan catatan yang telah disampaikan seluruh fraksi DPRD.
“Untuk tahapan selanjutnya, setelah jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda P2APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 ini adalah pembahasan oleh Badan Anggaran yang akan dimulai pada 8 sampai 10 Juli 2026,” ujar Buky.
Baca Juga: Kunker DPRD Jabar, Hj. Ratnawati Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran
Ratnawati berharap pembahasan di Badan Anggaran dapat berlangsung secara mendalam dan menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat kualitas pengelolaan APBD di masa mendatang.
“Kami di DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan anggaran berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif harus terus diperkuat agar pembangunan di Jawa Barat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkasnya. (dsp)
