JuaraNews, Bandung – Rencana pemerintah mengaktifkan kembali penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Barat.
Namun, kebijakan tersebut diminta tidak berdampak pada menurunnya operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka yang telah dibangun dengan investasi besar.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menegaskan pemerintah perlu menyiapkan strategi yang mampu mengakomodasi keberadaan kedua bandara tersebut sehingga dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi.
“Kami menyambut baik Bandara Husein Sastranegara kembali melayani penerbangan komersial. Meski demikian, pemerintah juga harus memastikan BIJB Kertajati tetap optimal agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia,” ujar MQ Iswara di Kota Bandung, Kamis (2/7/2026).
Baca Juga: DPRD Jabar Dorong Pembenahan Menyeluruh BIJB untuk Hidupkan Bandara Kertajati
Ia menjelaskan, BIJB Kertajati merupakan proyek strategis yang telah diperjuangkan sejak 2012, mulai dari proses pembebasan lahan hingga pembangunan berbagai infrastruktur pendukung. Bandara tersebut awalnya diproyeksikan menjadi bandara internasional utama di Jawa Barat sekaligus menopang penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016.
Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena pembangunan BIJB Kertajati beserta Jalan Tol Cisumdawu saat itu belum rampung sesuai target sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal ketika Jawa Barat menjadi tuan rumah PON.
Menurut Iswara, saat ini BIJB Kertajati telah berdiri dengan nilai investasi yang sangat besar. Bahkan, perusahaan pengelola bandara masih memiliki kewajiban membayar cicilan beserta bunga sehingga keberlanjutan operasionalnya harus menjadi perhatian bersama.
“Sekarang BIJB Kertajati sudah berdiri, dan investasi yang dikeluarkan sangat besar. Bahkan perusahaan pengelola bandara masih memiliki kewajiban membayar cicilan dan bunga. Oleh karena itu harus ada solusi yang tepat bagi semua pihak,” katanya.
Baca Juga: Wisman ke Jabar Lewat BIJB Hanya 151, Wisnus Tembus 17 Juta Perjalanan
Karena itu, DPRD Jawa Barat mendorong agar reaktivasi Bandara Husein Sastranegara dibarengi kebijakan yang mampu menjaga eksistensi BIJB Kertajati. Menurutnya, pemerintah harus menghadirkan solusi yang menguntungkan semua pihak sehingga masyarakat memperoleh kemudahan akses transportasi udara tanpa mengabaikan aset strategis milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sejumlah langkah pun terus diupayakan untuk meningkatkan pemanfaatan BIJB Kertajati. Selain melayani penerbangan haji yang dinilai sudah memiliki kepastian, pemerintah juga tengah mendorong peningkatan penerbangan umrah, pengembangan fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) bagi maskapai, hingga membuka peluang kerja sama dengan sektor pertahanan.
Meski demikian, Iswara mengakui pengembangan penerbangan umrah masih menghadapi tantangan, terutama tingginya biaya transportasi menuju BIJB Kertajati yang menjadi pertimbangan biro perjalanan. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan dalam memberikan subsidi kepada perusahaan swasta.
“Kita masih mencari solusi untuk penerbangan umrah. Haji relatif sudah berjalan, sementara MRO juga sedang dijajaki. Terpenting, bandara ini benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Baca Juga: DPRD dan Pemprov Jabar Fokus Efisiensi Anggaran, Program Prioritas Tetap Jalan
Lebih lanjut, Iswara menilai masa depan BIJB Kertajati tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan infrastruktur, tetapi juga bergantung pada strategi pemasaran serta kemampuan menarik maskapai untuk membuka rute penerbangan domestik maupun internasional.
“Dengan semakin banyak pilihan rute, diharapkan minat masyarakat menggunakan BIJB Kertajati akan terus meningkat sehingga keberadaan bandara tersebut semakin optimal,” pungkasnya. (dsp)
