JUARANEWS – Hasil seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JPT) untuk beberapa kepala dinas di lingkungan pemerintahan provinsi Jawa Barat ( Pemprov Jabar) sejauh ini masih belum menampakan hasinya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, sejauh ini seleksi hasil JPT untuk jabatan kepala dinas sudah rampung. Hanya saja masih menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut Herman, proses seleksi untuk jabatan kepala dinas telah berlangsung dan tuntas pada April 2025 lalu bersama panitia seleksi (Pansel) yang sebelumnnya telah dibentuk.
BACA JUGA: Pemkab Bogor Lakukan Pengadaan Mobil Dinas, Efesiensi Anggaran Omong Kosong!
Tahapan seleksi tersebut terdiri dari pendaftaran, penelusuran rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara.
Untuk hasilnya sudah ada dan sudah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dan dikirim langsung ke BKN untuk mendapatkan rekomendasi.
‘’Untuk hasil rekomendasi nama-nama kepala dinas yang dikeluarkan oleh BKN kemungkinan akan keluar pada hari ini, (kamis,red),’’ ujarnya.
Selain itu, tahapan selanjutnya setelah rekomendasi dari BKN keluar, Pansel akan lengsung mengirimkan ke Kementerian Dalam negeri (Kemendagri).
BACA JUGA: 10 Jabatan Kadis di Pemprov Jabar akan Diisi dari Kabupaten/Kota, Begini Mekanismenya!
Pengiriman ini bertujuan untuk meminta legitimasi persetujuan dari menteri dalam negeri mengenai penetapan pejabat yang akan bertugas nanti.
‘’Jika persetujuan dari kemendari sudah keluar maka bisa langsung dilantik untuk penetapan,’’ kata Herman.
Ketika disinggung mengenai proses seleksi dilakukan tertutup Herman membantah informasi tersebut. Menurutnya, proses seleksi dilakukan dengan terbuka dan fair.
BACA JUGA: Sekda Jabar Bantah Ada Alokasi Anggaran untuk Lembur Pakuan
Pengumuman rekuitmen dibuka setelah dibentuk pansel dan langsung disampaikan kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintahan di 27 Kabupaten/Kota.
Dari pendaftaran, diketahui hanya 22 pelamar yang berasal dari 9 kota/Kabupaten di Jawa Barat. Setelah itu terdapat 14 orang yang lolos seleksi.
‘’Jadi saat ini tinggal menunggu surat rekomendasi teknis dari BKN itu,’’ cetus Herman.
BACA JUGA: Pengelolaan Sampah di Kawasan Komersial di Kota Bandung Belum Ada Solusi!
Herman memastikan dalam proses rekuitmen ini dilakukan secara terbuka dan diseleksi dengan sangat ketat. Sebab, prosesnya berbeda dengan mutasi dan rotasi.
Herman menururkan, untuk kela dinas yang terpilih nanti diharapkan bisa mengimbangi cara kerja dari Gubernur Jawa Barat.
Sejauh ini, cara kerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lebih senang langsung turun ke lapangan untuk mencari permasalahan di masyarakat untuk dicari solusinya.
BACA JUGA: DNA di Kondom Pemerkosa Pasien RSHS Milik dr Priguna
‘’Makanya OPD terkait harus bisa mengimbangi dan dibutuhkan kinerja tinggi,’’ ucapnya.
Seorang ASN jadi contoh dan harus memiliki ketajaman kepemimpinan yang dapat mengatur untuk memberikan instruksi kepada bawahannya.
.“Pimpinan di tiap dinas harus diisi oleh sosok yang mau bekerja langsung ke lapangan bersama Gubernur,” ujar Herman menandasi. (edt)
