JuaraNews, Yogyakarta - Kabupaten Pangandaran, Purwakarta, dan Ciamis adalah tiga daerah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan luar biasa dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar sepanjang 2023.

Ketiga kabupaten ini meraih penghargaan terbanyak dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat dalam hal digitalisasi sekolah, peningkatan kompetensi guru melalui Platform Merdeka Mengajar, pembentukan iklim keterbukaan di lingkungan sekolah, pencegahan kekerasan dan perundungan, dan perluasan Program Sekolah Penggerak.

Demikian kesimpulan perbincangan Sri Wahyuningsih (Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat), Agus Nurdin (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran), Purwanto (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta), dan Asep Saeful Rahmat (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis) dalam acara “Evaluasi dan Apresiasi Capaian Program Prioritas Kemendikbud Ristek 2023” sekaligus memperingati Hari Guru Nasional 2023 yang diselenggarakan BBPMP Provinsi Jawa Barat di Yogyakarta, 21-24 November 2023.

Sri Wahyuningsih mengatakan, capaian Kabupaten Pangandaran, Purwakarta, dan Ciamis ini mengajarkan bahwa pelaksanaan kebijakan merdeka belajar hanya bisa terjadi jika ada dukungan kepala daerah, responsivitas birokrasi pendidikan, kreativitas pelaku pendidikan untuk menerjemahkan kurikulum merdeka dalam konteks kehidupan dan budaya lokal, dan kerjasama yang kuat antar praktisi dan organisasi kependidikan.

Dukungan yang kuat dari kepala daerah dan responsivitas birokrasi diperlukan karena kebijakan merdeka belajar dilaksanakan dengan serba cepat. Birokrasi yang lamban hampir pasti akan tertinggal.

"Kurikulum merdeka memberikan kesempatan sangat besar bagi praktik-praktik kehidupan, kebiasaan, dan budaya lokal untuk menjadi sumber belajar, terutama sumber-sumber belajar untuk pembentukan karakter siswa. Anak-anak bisa belajar dari kebiasaan hidup orang tua mereka atau komunitas di mana mereka tinggal. Karena itu kurikulum merdeka jauh lebih sederhana, murah dan familiar. Dampak proses belajar yang sumbernya diambil dari kehidupan terdekat siswa, juga akan jauh lebih bermakna. Pelaku pendidikan di daerah dituntut serba kreatif merancang proses pembelajaran seuai dengan kondisi lokal, " kata Sri.

Diungkapkan dalam acara tersebut, ggotong royong adalah salah satu prinsip pelaksanaan kebijakan merdeka belajar. Upaya pemulihan pembelajaran dan transformasi pendidikan tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri.

Peningkatan kualitas literasi dan numerasi bukan cuma urusan guru, tetapi juga kepala sekolah, penilik/pengawas, Dinas Pendidikan, organisasi profesi kependidikan, organisasi-organisasi pemerhati pendidikan baik pemerintah maupun non pemerintah, bahkan mitra-mitra pembangunan dari kalangan perusahaan swasta.

Acara bertajuk “Jawa Barat Beraksi Wujudkan Sekolah Transformatif dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar” ini dihadiri oleh 28 kepala dinas pendidikan se-Provinsi Jawa Barat dan 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selain memberikan penghargaan kepada daerah-daerah terbaik yang telah menuntaskan kebijakan prioritas Kemendikbud Ristek, BBPMP Provinsi Jawa Barat juga memberikan penghargaan khusus bagi kepada daerah-daerah yang memiliki inovasi percepatan serta dukungan regulasi pelaksanaan kebijakan merdeka belajar. (*)

ude