JAKARTA, Juaranews – Pada pemilu 2024 mendatang, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengusulkan agar Ibukota Nusantara (IKN) tidak diikutsertakan. Usulan itu dilayangkan Tito saat mewakili pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Menurut Tito, IKN yang baru memasuki tahap pembentukan otorita dan insfratruktur itu pemerintahannya belum berjalan. Dengan demikian, kecil kemungkinan apabila IKN turut serta dalam Pemilu Serentak 2024.

"Pemerintahnya belum berjalan, sehingga seandainya ikut di-Pemilu-kan, orangnya belum ada di sana. Hanya 2-3 kecamatan yang penduduknya hanya beberapa ribu orang. Mana mungkin kita memilih DPR RI dan DPD-nya di Februari 2024 sementara pemerintahnya belum jalan," papar Tito dalam rapat kerja di Komisi II DPR RI, Rabu, (31/8/ 2022).

Pembangunan IKN sendiri, menurut mendagri yang mantan Kapolri ini, terdiri dalam sejumlah tahapan mulai dari pembentukan badan otorita, pembangunan infrastruktur, dan operasionalisasi pemerintahan. Operasionalisasi pemerintahan IKN sendiri ditargetkan mulai pada pertengahan 2024 atau setelah pemilu 2024 digelar. Artinya, sebelum ada pemindahan itu maka DKI Jakarta masih tetap sebagai Ibu Kota Negara.

Dengan kondisi seperti itu, pemerintah memandang agar IKN tidak diikutkan dalam pemilu serentak 2024 mendatang.

“Oleh karena itu, kami berpendapat IKN sebaiknya belum diikutsertakan dalam Pemilu Serentak 14 Februari 2024,” ujarnya. Sebagai gantinya, lanjut Tito, pengawasan atas pemerintahan IKN yang seharusnya dilakukan oleh DPRD provinsi dilakukan oleh Komisi II DPR. Sebab, posisi Kepala Badan Otorita IKN telah diatur dalam Undang-Undang IKN sebagai pejabat setingkat menteri.

Tito menambahkan, dalam pemilu serentak 2024 mendatang, daerah otonomi baru (DOB) yang perlu diikutsertakan hanyalah daerah-daerah hasil pemekaran Papua. Saat ini, sudah ada 3 DOB baru yang sudah sah secara hukum yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Selain itu, DPR bersama pemerintah juga sedang menggulirkan rencana pemekaran Papua Barat Daya. Saran kami dari pemerintah, kita cepat fokus pada itu, karena prinsipnya cepat, maka fokus pada apa keperluannya. Trigger-nya karena ada DOB.

Untuk itu, Mendagri menyarankan agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar tiga daerah baru di Papua hasil RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) bisa ikut Pemilu 2024.

Aep