JuaraNews, Bandung - Anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu meminta pemerintah segera merespons kritik dari publik terkait dengan maraknya situs atau aplikasi terindikasi judi online.

Bahkan, kata Haru, pemerintah harus menutup situs judi online termasuk iklan-iklannya.

"Pemerintah harus menindak tegas judi online. Harus memberi peringatan secara legal formal kepada aplikasi. Apalagi aplikasi-aplikasi tersebut punya dampak ekonomi dan sosial," kata Haru saat dihubungi wartawan, Selasa (9/8/2022).

Dia menjelaskan, jangan sampai pemerintah lebih tegas kepada aplikasi daripada kepada judi.

Apalagi, lanjut Haru, aplikasi non judi harus diberikan peringatan kemudian dibantu supaya bisa diproses mekanisme dan prosedurnya secara legal formal.

"Karena kita gak mungkin membiarkan legal formalnya yang berdampak kepada ekonomi," jelasnya.

Haru menegaskan bahwa pemerintah harus memproses situs judi online secara hukum karena melanggar UU ITE dan menyengsarakan masyarakat.

"Saya kira harus diproses secara hukum karena negara kita melarang judi," tegasnya.

"Kita berharap pemerintah berkejasama dengan kepolisian untuk mengusut, jangan cuman ditutup saja. Itu bukan pelanggaran saja, tapi itu tindak pidana masuk ke UU ITE dan sebagainya," tandasnya. (*)

bas