JuaraNews, Bandung - Massa dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Bandung menggelar demonstrasi dengan membentangkan spanduk dan poster di depan Gedung Sate Bandung Jumat (29/7/2022).

Puluhan peserta aksi merupakan orang tua yang anaknya belum bisa masuk sekolah di tahun ajaran baru ini karena terkendala biaya.

Mereka meminta tanggung jawab Dinas Pendidikan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar membenahi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat miskin. 

Rombongan aksi datang di arah timur Jalan Diponegoro menuju Gedung Sate pada pukul 8 pagi dengan membawa berbagai spanduk dan tulisan bertuliskan Orang Miskin Dilarang Sekolah.

Ketua FMPP, Illa Setiawati menyebutkan sistem PPDB ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Karena masih terjadi tagihan sejumlah uang, penahanan kartu ujian dan salah input titik koordinat.

“Seperti ada tagihan sejumlah uang kepada para siswa afirmasi berupa sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), penahanan kartu ujian, rapot, ijazah kepada siswa afirmasi, pungutan saat daftar ulang, salah input titik koordinat,” jelasnya, kepada wartawan di depan Gedung Sate, Jumat (29/7/2022).

Illa menambahkan, dari aksi ini mereka mengharapkan Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan mengevaluasi sistem PPDB serta mengembalikan kuota afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) sebesar 20%.

“Dinas Pendidikan Jawa Barat harus bertanggung jawab terhadap siswa yang saat ini masih belum bisa sekolah, mengevaluasi sistem PPDB dan mengembalikan kuota afirmasi bagi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu minimal 20%,"harapnya. (*)

Reporter: Sahrul Imam, Taofik RNB, Ervin Febrian

bas