Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    Ini Upaya Pemprov dalam Penanganan Banjir di Jabar

    • Jumat, 12 November 2021 | 17:43:00 WIB
    • 0 Komentar


    Ini Upaya Pemprov dalam Penanganan Banjir di Jabar
    JAPRI (Jabar Punya Informasi) #83 bertajuk Penanganan Banjir di Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (12/11/2021). (humas pemprov jabar)

    JuaraNews, Bandung - Penanganan banjir yang terintegrasi dan melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, komunitas, sampai masyarakat, dapat meminimalkan potensi sekaligus dampak banjir di Jabar.

     

    Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jabar Dikky Achmad Sidik mengatakan, untuk menekan potensi terjadi banjir, Pemprov Jabar dan pemerintah pusat sudah melakukan sejumlah upaya pengendalian.

     

    Pertama, Pemprov Jabar telah mengidentifikasi titik-titik rawan banjir. Selain itu, pemerintah pusat pun sudah dan sedang membangun beberapa infrastruktur pengendali banjir.

     

    "Untuk Citarum, kita bisa lihat sendiri, sudah banyak yang dilakukan, mulai dari Terowongan Nanjung, kemudian Floodway Cisangkuy, kemudian juga ada pembangunan Kolam Retensi yang sedang dikerjakan," kata Dikky dalam JAPRI (Jabar Punya Informasi) #83 bertajuk Penanganan Banjir di Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (12/11/2021).

     

    Dikky menuturkan, infrastruktur banjir tidak hanya dibangun di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Citarum, tetapi  juga Wilayah Sungai lainnya seperti Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane. Ia mencontohkan saat ini pemerintah pusat sedang menuntaskan pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi.

     

    Selain itu, pemerintah pusat sedang membangun Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis untuk peningkatan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terjaga dan pengendalian banjir.

     

    "Dari semua kegiatan tersebut, yang paling utama adalah kita berkolaborasi untuk pengendalian banjir ini. Karena kalau kita lihat berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh BBWS maupun kita. Tentunya, kegiatan ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang cukup panjang," ucap Dicky.

     

    "Padahal kalau kita bisa bersinergi dengan masyarakat semua, dengan pentaheliks, salah satunya adalah bagaimana kita bisa menampung air hujan yang turun di kita itu tidak segera lari ke drainase atau ke sungai. Dengan sumur resapan, debit air bisa berkurang cukup banyak," tambahnya.

     

    Selain menampung air hujan melalui sumur resapan, Pemprov Jabar mengajak masyarakat untuk sama-sama mengurangi volume sampah sejak dari rumah tangga.

     

    Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup Jabar, Helmi Gunawan menambahkan, sampah merupakan persoalan kompleks. Setiap hari, setiap orang rata-rata menghasilkan sampah setengah kilogram.

     

    Menurut Helmi, ada 2 upaya dalam pengelolaan sampah. Pertama adalah upaya pengurangan sampah atau istilahnya 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle). Kedua, upaya penanganan yang berlangsung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

     

    "Jadi, untuk upaya pengurangan harus lebih banyak porsinya. Jadi dari masyarakat, dari individu, harus mengurangi sampah dari mulai rumah tangga," kata Helmi.

     

    Pemprov Jabar, kata Helmi, berkomitmen mendorong pengelolaan sampah berbasis digital untuk menerapkan konsep ekonomi sirkular. Guna mewujudkan komitmen itu, Pemprov Jabar berkolaborasi dengan Octopus sebagai mitra dalam pengelolaan sampah, terutama sampah botol plastik.

     

    Selain itu, Helmi menuturkan bahwa Pemprov Jabar sudah merancang sejumlah strategi untuk memasifkan upaya pengurangan sampah sejak dari rumah tangga. Selain melalui platform digital, Pemda Provinsi Jabar mendorong keberadaan bank sampah.

     

    "Bagaimana kita mengolah sampah masyarakat di sekitar rumah dan bisa mengelola serta menyimpan barang bermanfaatnya ke bank sampah. Itu sudah kita coba lakukan di kabupaten/kota," ucapnya.

     

    Helmi mejelaskan, upaya pengurangan sampah pun dilakukan untuk sampah organik. Salah satunya melakukan bio konversi dari sampah organik menggunakan Maggot. Menurutnya, satu kilogram Maggot dapat menangani lima kilogram sampah organik. Selain itu, Maggot memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

     

    "Satu kilo larva itu dari Maggot itu bisa mengelola lima kilogram sampah organik. Jadi memang sangat masif sekali. Jadi, kita harus mulai menggalakkan, terutama di kabupaten/kota untuk melakukan itu (mengelola sampah organik dengan Maggot)," tuturnya. (*)

    jn

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Monumen Pahlawan Covid-19 akan Diresmikan Wapres Maruf Amin
    Pembahasan Jadwal Pemilu 2024 di DPR RI Tunggu Kesepakatan KPU dengan Pemerintah Pusat
    DOB Kabupaten Bogor Barat Masih Menunggu Hasil Dari Kemendagri
    Program Jabar Future Leader Scholarship Topang Indonesia jadi Negara Adidaya 2045
    Bakal Bangun Pesantren Lansia di Jabar, Ridwan Kamil Konsultasi ke Gus Miftah
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads