JuaraNews, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengaku sudah terlalu sering menyoroti utang luar negeri (ULN) Indonesia yang makin membengkak.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia menembus angka 422,6 dollar AS miliar per akhir Februari 2021.

Angka tersebut setara dengan Rp6.164,46 triliun (kurs Rp14.587 per dolar AS). Posisi itu naik 4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,7 persen (yoy). Angka ini menunjukkan utang luar negeri Indonesia semakin membengkak.

Menurut Anis, dengan membengkaknya utang luar negeri (ULN) Indonesia, jangankan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen, pertumbuhan ekonomi pada masa normal maksimal hanya mampu mencapai angka 5,6 persen.

"Bahkan, pada pandemi ini pertumbuhan malah minus," kata Anis, seperti dikutip dari keterangan resminya, Selasa (4/5/2021).

"Kenyataan yang kita hadapi saat ini adalah defisit APBN melebar, utang melambung, tapi Pemerintah gagal membelanjakan utang. Ini bisa terlihat dari adanya pelebaran defisit fiskal dari 2,2 persen (2019) menjadi 6,3 persen (2020) dan diperkirakan masih akan defisit sebesar 5,7 persen di tahun 2021,” paparnya.

Anis menilai, kondisi defisit merupakan kondisi normal di saat resesi. Kendati demikian, diperlukan kehati-hatian dalam melaksanakan kebijakan defisit ini.

"Sebagian besar defisit APBN dibiayai oleh utang. Artinya, semakin lebar defisit, maka utang juga makin besar," ujar Anis yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.

Anis menjelaskan, utang digunakan untuk memaksimalkan pertumbuhan. Namun, yang sering terjadi adalah pemerintah justru gagal membelanjakan utang tersebut.

Hal tersebut tercermin dari besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) selama 5 tahun terakhir yang mencapai Rp10 triliun hingga Rp30 triliun tiap tahunnya.

Penyebab terjadinya pelebaran defisit sendiri, kata Anis, adalah karena tingginya anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berdasarkan data terakhir menunjukkan, realisasi anggaran PEN sempat tersendat di awal-awal, lalu digesa di akhir tahun.

Hingga akhir tahun 2020, kata Anis, realisasi anggaran PEN tercatat Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu sejumlah Rp695,2 triliun.

“Hal ini tentu akan merugikan, karena utang yang sudah ditarik tetapi tidak maksimal dimanfaatkan untuk penyelamatan ekonomi nasional,” tutur Anis. (*)

bas