Bank BJB top banner

Hot News


Opini


  • Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru
    Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru

    MEMILIKI rumah merupakan impian setiap orang terlebih bagi seorang guru karena rumah termasuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

    OTT KPK, Menko Luhut: Apa orang jadi kapok (Korupsi)? Tidak juga



    OTT KPK, Menko Luhut: Apa orang jadi kapok (Korupsi)? Tidak juga
    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan maritim.go.id

    JuaraNews - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengedepankan langkah pencegahan ketimbang Operasi Tangkap Tangan (OTT).

    "Maaf kalau saya bicara agar terbuka, OTT juga menurut saya buahnya tidak seperti yang kita harapkan, (apa) orang jadi kapok? Tidak juga, pencegahan ini yang menurut hemat saya yang perlu KPK dari awal selalu kedepankan," kata Luhut dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK Tahun 2021-2022 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/4/2021).

    Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam mencegah korupsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2018.

    Luhut menegaskan, selagi orang masih bisa diingatkan, jangan dibiarkan terjerumus di jurang korupsi. Ia menilai, dari pengalamannya di lingkup kabinet yang sudah hampir tujuh tahun, langkah pencegahan korupsi baru gencar dilakukan akhir-akhir ini.

    "Ini (sosialisasi) semakin baik, dan itu menurut saya hal ini sangat penting, tidak sekedar OTT," katanya.

    Menurut Luhut, banyaknya kasus korupsi di Indonesia juga karena ada kesalahan pemerintah. Ia mencontohkan pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, sebetulnya banyak hal yang bisa dihemat jika sejak dari sisi perencanaan sudah melibatkan KPK. Contoh lain adalah upaya perbaikan sistem di Pelabuhan Batam menggunakan "National Single Window".

    "'Cost' pelabuhan kita 23 persen sekian, sedangkan di pelabuhan lain 13 persen sekian, jadi inefisiensi kita lebih dari 10 persen, nah sekarang dengan digitalisasi (dapat dikurangi), ini semua peran kita, termasuk dengan KPK," tambah Luhut.

    Luhut menyebut KPK adalah lembaga yang super sakti. Jika KPK bisa memainkan peran dengan pas, maka pencegahannya akan banyak dan bisa menurunkan korupsi.

    "Tapi kalau hanya sekadar penindakan terus tanpa pencegahan, saya pikir juga tidak akan arif. Sekarang saya lihat pimpinan KPK banyak mendorong pencegahan dan saya sangat apresiasi tentang itu," jelas Luhut.

    Luhut berharap agar KPK jangan membiarkan seseorang berbuat salah kecuali bila telah diingatkan baru dapat dilakukan penindakan.

    Oleh: atep kurniawan / tep

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Hari Ketiga Larangan Mudik, 70 Ribu Kendaraan Diputar Balik
    21 Hari Isolasi Mandiri, Atalia Kamil Sembuh dari Covid-19
    Pertemuan Anies - AHY merupakan penjajakan politik persiapan pilpres 2024
    Ramadhan 1442 Hijrah, Universitas Widyatama Bagikan Ratusan Paket Sembako
    AHY dan Anis Menjajaki Kesepahaman Untuk Menjadi Pasangan Dahsyat di Pilpres 2024
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Bank BJB kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads