JuaraNews, Bandung - Penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda kembali diusulkan sejumlah tokoh Sunda.

Usulan tersebut mengemuka dalam Kongres Sunda yang digelar di Aula Rancage Perpustakaan Ajib Rosidi, Jalan Garut Kota Bandung, Senin (12/10/2020).

Sejumlah tokoh Sunda hadir dalam kongres tersebut, seperti Memet H Hamdan, Maman Wangsaatmadja, Iwan Gunawan, Ridho Eisy, Dharmawan Harjakusumah (Acil Bimbo), Andri P Kantaprawira, Ganjar Kurnia, Adji Esha Pangestu. Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan anggota DPD RI Eni Sumarni juga hadir mendengarkan aspirasi pengembalian nama Sunda untuk menggantikan nama Jawa Barat tersebut.

Ketua Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, Adji Esha Pangestu mengatakan, kata 'Sunda' saat ini hanya dikenal sebagai bagian dari suku yang tinggal di wilayah Jawa Barat. Padahal menurut garis sejarah, Sunda mencakup wilayah geografis yang besar mencakup Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.

"Tahun 1926 penjajah memberi nama menjadi West Java atau Jawa Barat. Saat itu Sunda diberi nama itu untuk penataan perkebunan. Itu usaha mengadu domba masyarakat yang dulu solid, baik dari etnis Jawa, China, dan India. Bersinergi kuat dan sulit dikendalikan oleh Belanda," ujar Adji.

Sementara itu Ketua SC Kongres Sunda Andri P Kantaprawira mengatakan, istilah Sunda telah tergerus dan hanya dianggap sebagai kelompok suku saja.

"Kita sudah kehilangan banyak, Sunda Besar, Sunda Kecil. Kebudayaan kita sudah tergerus, badak Sunda diganti menjadi badak Jawa. Penggantian nama Tatar Sunda, Sunda atau Pasundan ini keseluruhan atau sebutan," kata Andri.

Untuk menindaklanjuti hal ini, kata Andri, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, surat yang dikirimkan badan kongres kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak mendapatkan respons yang diharapkan.

"Pak RK tidak merespons, hanya ingin survei. Ini bukan masalah popularitas, perubahan nama ini bukan pemilu," katanya.

Andri melihat dengan penggunaan nama Sunda kembali, roh budaya dan karakter Sunda pun akan kembali.

"Karena kita lihat esensinya, perubahan itu untuk perubahan karakter, spirit kebudayaan itu karena ada budaya unggul, adat yang kembali, Sunda Mulya, Sunda Unggul, itu akan ke perubahan, karena budaya adalah fondasi kemajuan," ucapnya.

"Nama Jabar sekarang tidak punya spirit atau roh kebudayaan, Sunda itu toleran kok, suku atau bangsa-bangsa yang lain tidak ada masalah. Kita akan surat Pak Jokowi, langsung ke Jakarta," katanya.

Andri mengatakan berdasarkan pendapat para tokoh Sunda, mereka menginginkan agar nama Sunda minimal tertulis dalam sebuah nama administratif, sebuah provinsi. Hal ini, katanya, sudah dimulai sejak 1926, saat Pemerintah Kolonial Belanda mempersilakan penggunaan nama Provinsi Sunda sebagai nama Provinsi Jawa Barat.

Andri mengklaim berbagai tokoh Sunda pun mendukung rencana tersebut, termasuk dari kawasan Pantura Jawa Barat. Pihaknya akan terus memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak tersebut.

"Kami berharap kawasan dan warga yang selama ini tinggal di tempat bernama Jawa Barat akan kembali memiliki spirit jati diri dan kebudayaan, jika namanya jadi Provinsi Sunda," katanya.

Sebelumnya, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda, muncul dalam pertemuan sejumlah tokoh pada 28 September 2019 lalu yang digelar di di Graha Suria Atmaja Unpad, Jalan Dipatiukur Kota Bandung. Diskusi yang digelar Dewan Kebudayaan Jawa Barat tersebut bertajuk ‘Nama Provinsi: Tinjauan Sejarah, Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, dan Hukum Tata Negara’

Hadir dalam pertemuan kala itu sejumlah tokoh Jawa Barat, seperti Koesoemadinata, Asep Warlan Yusuf, Buki Wibawa Karya Guna, Arthur S Nalan, Tjetje Hidayat Padmadinata, Reiza D Dienaputra, Yayat Hendayana, dan Iip D Yahya. Termasuk 3 tokoh yang hadir pada Kongres Sunda kali ini, yakni Andri Kantaprawira, Adji Esha Pangestu, dan Ganjar Kurnia.

Ganti Nama Provinsi Suatu yang Hal Biasa
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan, perubahan nama provinsi ini adalah hal yang biasa. Seperti halnya Provinsi Gorontalo dan Provinsi Papua.

"Dulu kita ada Irian Jaya, kemudian jadi Papua. Saya kira ini adalah hal yang biasa, keinginan itu sudah lama dan mereka mau membuat kongres soal budaya, saya pikir kita ketemu dan dialog. tugas MPR adalah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, nantinya kita sampaikan ke Pak Presiden," ujar Fadel.

Menurut Fadel, tidak ada salahnya jika Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda. Selama hasil kajiannya menyatakan bahwa penggantian nama tersebut berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Fadel meminta Kongres Sunda atau panitia yang memperjuangkan penggantian nama provinsi ini untuk menjalin komunikasi lebih luas dengan tokoh-tokoh masyarakat Sunda, baik yang tinggal di Jawa Barat, Ibu kota Jakarta, atau luar negeri, untuk mendapat dukungan dan arahan. "Dekati Presiden. Cari tokoh. Minta waktu. Insya Allah bisa," kata Fadel.

Sedangkan anggota DPD RI Eni Sumarni mengatakan, memang kini nama Sunda sudah nyaris tidak ada di peta, selain Selat Sunda. Padahal Sunda dulunya sebuah kepulauan sampai Nusa Tenggara. Eni menekankan Sunda bukanlah hanya sebuah etnis, tapi sebuah nama geografis, sehingga tidak usah dibenturkan dengan kesukuan lainnya yang tinggal di Jawa Barat.

"Secara psikologis dan historis, ini sudah mendukung. Tinggal kita berani, dan kompak saja. Kami mengapresiasi tokoh masyarakat Jawa Barat yang menginginkan untuk mengubah nama provinsinya menjadi Provinsi Sunda. Apapagi dengan nama Sunda, dari dulu sudah ada," kata Eni. (*)

Oleh: JuaraNews / jar