Variabel Empirik Dadang-Ali Ungguli Sahrul-Gungun
- 24 November 2024 | 08:13:00 WIB
DEMI memenangkan pasangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb pada Pilkada Kabupaten Bandung, Relawan Rancage fokus lakukan gerakan dari rumah ke rumah.
DEMI memenangkan pasangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb pada Pilkada Kabupaten Bandung, Relawan Rancage fokus lakukan gerakan dari rumah ke rumah.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung – Bansos Provinsi Jawa Barat tahap II akan segera disalurkan. Data penerima bansos intens divalidasi dan dipadankan supaya tepat sasaran dan berkeadilan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar mengatakan, dalam penyaluran bansos tahap II, data harus benar-benar bersih, sehingga tidak ada warga yang menerima bantuan lebih dari satu.
"Di samping datanya jelas, alamatnya lengkap, kemudian NIK tidak ganda, yang penting dia (penerima) tidak menerima bantuan yang lain," kata Dodo dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (16/4/2020).
Bansos provinsi senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi. Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, bansos presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bansos kabupaten/kota.
Pemda Provinsi Jabar berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memadankan data penerima bansos, baik data Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun KRTS non DTKS.
"Karena BPKP mempunyai data dari Kemensos, Dana Desa, maupun kabupaten/kota," kata Dodo. "Kami berupaya sungguh-sungguh untuk tahap berikutnya penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak ada penerima ganda," tambahnya.
Dodo menyatakan, dinamika penyaluran bansos selalu hadir di lapangan. Guna menekan dinamika itu, Pemda Provinsi Jabar menerima laporan maupun aduan dari masyarakat via PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) dan Aplikasi Sapa Warga.
"Kami sudah punya pengalaman dan punya data yang pasti. Harapan kami di tahap kedua ini, penyaluran lebih lancar, dan semua sasaran yang berhak, harus mendapat bansos," katanya.
Asisten Administrasi Setda Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, terdapat sejumlah hambatan dalam penyaluran bansos tahap I. Selain data penerima yang dinamis, kelangkaan komoditas sembako membuat penyaluran terhambat.
"Banyak masyarakat, ingin penyaluran bansos DTKS dan non DTKS bersamaan," kata Dudi. "Data soal penyaluran bansos tahap I yang clean akan disampaikan pada Jumat (19/6/2020)," tambahnya. (*)
ude
0 KomentarPEMKOT Bekasi yang digelar di Plaza Pemkot Bekasi Jalan Ahmad Yani diikuti ribuan aparatur pada Jumat, (22/11/2024). Selengkapnya..
EKS calon legislatif DPRD Kota Bekasi dari PSI Kota Bekasi mengalihkan dukungan dari Paslon Risol ke Paslon Nomor 3 Selengkapnya..
PEMERINTAH Kota Bekasi menggelar doa bersama menjelang Pilkada Selengkapnya..
DPD Demokrat Jabar menggelar sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 4 di pilkada serentak, Jumat Selengkapnya..
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
EKS calon legislatif DPRD Kota Bekasi dari PSI Kota Bekasi mengalihkan dukungan dari Paslon Risol ke Paslon Nomor 3 Ridho
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).