3 Raperda Prakarsa DPRD Jabar Tuntas Dibahas
- 19 April 2024 | 21:05:00 WIB
TIGA Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa telah tntas dibahas DPRD Jabar.
TIGA Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa telah tntas dibahas DPRD Jabar.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
PEMILIHAN Umum Legislatif (Pileg) 2024 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menghasilkan sejarah baru.
JuaraNews, Bandung – Para pakar keamanan negara menyoroti pentingnya keamanan di perbatasan wilayah negara dalam dinamika kejahatan lintas negara.
Hal tersebut disampaikan dalam Webinar FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan tajuk 'Border Security and Managemen Issues' di aplikasi Zoom, Selasa (9/6/2020).
Narasumber webinar berasal dari berbagai lembaga, seperti Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Bebeb AKN Djundjunan, Country Manager For Indonesia UNODC, dosen Hubungan Internasional FISIP Unpad Wawan Budi Darmawan dan dosen Ilmu Politik FISIP Unpad Yusa Djuyandi.
Terkait permasalahan lintas negara, Bebeb mengatakan, ada beberapa tantangan dalam keamanan di perbatasan negara. Pertama, kurangnya pemahaman tentang isu strategis dan sensitif perbatasan yang melibatkan hubungan kedua negara di berbagai sektor.
Kedua, harmonisasi kebijakan di antara para pemangku kepentingan. Ketiga, tumpang tindih proses pengambilan keputusan. Keempat, perbedaan antara border patrol (pertahanan-kedaulatan negara) border security (keamanan-kewenangan). Kelima, dinamika kejahatan lintas negara.
"Kejahatan lintas batas negara terjadi dalam bentuk penyelundupan manusia, obat-obatan terlarang, senjata, barang hingga hewan," kata Bebeb.
Menurutnya, kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara.
Dari sisi Indonesia, lanjut Bebeb, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai kejahatan lintas negara.
"Hal ini erat hubungannya dengan pengelolaan dan pengawasan wilayah perbatasan negara di bidang cosmos, immigration, quarantine, dan security termasuk di dalamnya patroli perbatasan," jelasnya.
Hal senada juga dikatakan, Wawan Budi yang menyebut bahwa pengelolaan kawasan perbatasan harus fokus di darat dan lautan. Meliputi pemahaman keamanan dan hukum, ekonomi kawasan dan sosial dasar kawasan perbatasan, yang dilakukan dengan pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan.
Sesuai dengan Permenhan No 13 tahun 2014, pengamanan wilayah perbatasan meliputi menjaga kelautan dan keutuhan wilayah, mencegah pelanggaran wilayah perbatasan, mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan.
"Meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakkan terhadap tindakan kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, illegal migrant termasuk perubahan batas wilayah (patok batas)," tutup Wawan. (*)
Oleh: ridwan / ude
0 KomentarTIGA Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa telah tntas dibahas DPRD Selengkapnya..
PJ Gubernur Jabar, Bey Machmudin menargetkan wilayahnya menjadi Swasembada pangan nasional khususnya pada komoditas Selengkapnya..
ANGGOTA Komisi V DPRD Jabar Johan J Anwari meminta pemerintah mengevaluasi Penerimaan Peserta Didik Selengkapnya..
KOMISI V DPRD Jawa Barat mendorong Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin segera menerbitkan Keputusan Gubernur Selengkapnya..
Sekretariat DPRD Jabar menggelar acara halal bihalal dengan tema Mari Perkuat Silaturahmi dan Sucikan Hati untuk Menggapai Kemenangan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
TIGA Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa telah tntas dibahas DPRD Jabar.
PEMPROV Jabar bersama kepolisian telah menyiapkan jalur alternatif bagi pemudik Lebaran 2024.