JuaraNews, Bandung – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Jawa Barat mendukung upaya Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam mengorkestrasi berbagai data bantuan sosial dalam manajemen satu pintu.

Ketua DPW PSI Jabar Furqan AMC mengungkapkan hal itu dalam siaran pers yang diterima juaranews.com, Selasa (12/5/2020).

“Dan tentu nya manajemen satu pintu itu harus bersifat terbuka, dan bisa diakses/diawasi oleh public,” kata Furqan dalam siaran persnya.

Menurutnya, Pemprov Jabar belakangan dipusingkan dengan banyaknya pintu bantuan yang datanya belum (tidak) singkron antara pemerintah daerah dan pusat.

Ada 9 pintu bantuan sosial, yaitu bantuan untuk korban PHK, Kartu Sembako, Bansos Presiden Bodebek, Kartu Pra Kerja, Dana Desa, Bansos Tunai, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota dan Bantuan Nasi Bungkus.

“Sementara di lapangan bantuan tersebut tidak datang bersamaan dan besarannya juga berbeda-beda, sehingga Pemprov cenderung menjadi sorotan masyarakat yang menyangka bantuan tersebut semuanya dikelola oleh Pemprov Jabar,” kata Furqan lagi.

Gubernur Jabar sendiri, lanjut Furqan, mengkritik soal data yang tidak sinkron ini.  Yang jadi pasal, Badan Pusat Statistik (BPS) punya survei sendiri, Kemensos juga punya survei sendiri, begitu juga dengan Kementrian Desa. Sementara Pemerintah Daerah juga memiliki data penerima bansos yang belum tentu sama dengan 3 lembaga tadi.

“Dan PSI mendukung kang Emil untuk mengorkestrasi berbagai data bantuan sosial tersebut dalam manajemen satu pintu,” kata Furqan.

Ia berharap, jangan sampai keterlambatan distribusi bantuan telur seperti yang terjadi di Kabupaten Garut terulang gara-gara data penerima bantuan belum siap. Furqan menyoroti pemberitaan sejumlah media, terkait adanya 4 ton telur yang busuk di Bulog Garut karena terlambat didistribusikan.

Meski kabar ini dibantah Pemprov Jabar sendiri, namun PSI berharap hal semacam itu jangan sampai terjadi karena data yang belum siap. (*)

ude