JuaraNews, Bandung – Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 telah resmi diserahkan ke DPRD Jabar.

Dari nota pengantar yang disampaikan Wakil Gubernur Erwan Setiawan, Rabu (5/11/2025), terlihat bahwa Pemprov Jabar merancang anggaran dengan posisi surplus sebesar Rp 285,99 miliar.

Surplus ini didapat dari target pendapatan daerah sebesar Rp 28,78 triliun, sementara rencana belanja daerah ditetapkan lebih rendah, yakni Rp 28,49 triliun.

Baca Juga: DPRD dan Pemprov Jabar Fokus Efisiensi Anggaran, Program Prioritas Tetap Jalan

Meski mencatatkan surplus pada selisih pendapatan dan belanja, struktur anggaran juga mengungkap alokasi pembayaran utang yang signifikan dan alokasi belanja modal yang relatif ramping dibandingkan belanja operasi.

Komposisi Anggaran: Operasi Dominan, Modal Rp 2,9 T

Jika dibedah lebih dalam, struktur RAPBD 2026 menunjukkan bahwa mayoritas anggaran akan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan.

Dari total rencana belanja Rp 28,49 triliun, Belanja Operasi mendapat porsi terbesar, yaitu Rp 18,99 triliun.

Sementara itu, Belanja Modal, yang vital untuk pembangunan infrastruktur fisik dan aset daerah, dialokasikan sebesar Rp 2,90 triliun.

Baca Juga: Pemprov Jabar Optimistis LPE 2025 Terus Tumbuh di Atas Rata-Rata Nasional

Sisa belanja dialokasikan untuk dua pos lainnya:

• Belanja Transfer (ke kabupaten/kota) sebesar Rp 6,34 triliun.
• Belanja Tidak Terduga (dana darurat) sebesar Rp 251,51 miliar.

Di sisi pendapatan, target Rp 28,78 triliun akan ditopang oleh tiga sumber utama:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Ditargetkan Rp 18,85 triliun.
• Pendapatan Transfer (dari pusat): Ditargetkan Rp 9,90 triliun.
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Ditargetkan Rp 23,86 miliar.

Teka-teki Pembiayaan: Bayar Utang Rp 566 Miliar

Meskipun anggaran dirancang surplus, pos pembiayaan daerah mengungkap adanya kewajiban yang harus ditutup.

Baca Juga: 9 Fraksi DPRD Jabar Tekankan Prioritas Rakyat dalam Perubahan APBD 2025

Wakil Gubernur Erwan Setiawan memaparkan, akan ada penerimaan pembiayaan sebesar Rp 380,82 miliar, yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Namun, dana SiLPA tersebut tidak cukup untuk menutupi seluruh pengeluaran pembiayaan yang diproyeksikan mencapai Rp 666,81 miliar. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari dua komponen:

1. Penyertaan Modal Daerah: Rp 100 miliar.
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang: Rp 566,81 miliar.

Selisih antara pengeluaran pembiayaan (Rp 666,81 M) dan penerimaan pembiayaan (Rp 380,82 M) inilah yang akan ditutup oleh surplus anggaran (Rp 285,99 M) yang direncanakan.

Baca Juga: Realisasi APBN di Jawa Barat Lambat Sebesar 6,96 Persen

DPRD Mulai ‘Menyisir’ Angka

Setelah menerima nota pengantar ini, DPRD Jawa Barat kini bersiap untuk ‘menyisir’ setiap mata anggaran. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan langsung menindaklanjuti draf ini.

“DPRD akan menindaklanjutinya dengan pembahasan di tingkat komisi-komisi dan badan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan di Jawa Barat,” ujar Iswara.

Menurutnya, DPRD berkomitmen mengawal proses ini secara transparan dan akuntabel. Tahapan selanjutnya adalah Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi yang dijadwalkan pada 13 November 2025.

“Kami berkomitmen pembahasan ini berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (dsp)