JuaraNews, Bandung – Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) periode 2025-2029 mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang melibatkan jajaran pengurus dan koordinator wilayah Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Agenda penting ini berlangsung di Kota Bandung selama tiga hari dan acara penutupan rencananya akan berlangsung di rooftop Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Plt Sekretaris DPRD Jawa Barat sekaligus Sekretaris ASDEPSI 2025-2029, Dodi Sukmayana, menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antarlembaga DPRD provinsi.
Selain itu, forum ini juga menjadi ajang konsolidasi untuk mengoptimalkan peran DPRD dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah sebagai mitra strategis pemerintah.
Baca Juga: Setwan DPRD Jabar & Wartawan Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pemberitaan
“Ini momentum penting yang harus kita manfaatkan untuk membahas isu-isu strategis demi penguatan peran DPRD melalui wadah ADPSI,” ujar Dodi, Selasa (5/8/2025).
Rangkaian rapat kerja dimulai dengan registrasi peserta pada hari pertama, kemudian dilanjutkan pada hari kedua dan ketiga dengan kegiatan utama, yakni pembukaan resmi, diskusi, dan pemaparan program kerja.
Beberapa poin penting membahas sosialisasi AD/ART, penyusunan struktur kepengurusan, serta rencana program kerja ADPSI ke depan.
Dalam rapat ini hadir ketua DPRD dari 17 provinsi yang bertindak sebagai koordinator wilayah ADPSI untuk masa periode 2025-2029. Hingga hari kedua pelaksanaan, mayoritas peserta telah hadir dan mengikuti agenda dengan antusias.
Baca Juga: DPRD Jabar Matangkan Langkah Akhir MoU dengan Victoria
Dua isu krusial menjadi bahan diskusi utama, yakni:
Terdapat dua topik diskusi utama dalam rapat kerja ini. Yang pertama membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, dengan narasumber Prof. Dr. H. Nandang Alamsyah Delianoor, Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Topik kedua mengupas revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Materi ini disampaikan oleh Prof. Drs. Rahman Mulyawan, M.Si, Kepala Departemen Ilmu Pemerintahan Unpad.
Melalui kegiatan ini, ASDEPSI berharap dapat menyatukan pandangan dan memperkuat sinergi di antara seluruh pengurus dan koordinator wilayah ADPSI, sekaligus merumuskan program kerja yang aplikatif dan adaptif terhadap perkembangan dinamika daerah.
“Kami harap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, tertib, dan mampu menghasilkan keputusan yang konstruktif untuk kemajuan organisasi serta peningkatan peran DPRD provinsi di seluruh Indonesia,” pungkas Dodi. (dsp)
