JuaraNews, Bandung – Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2028, DPD Partai Demokrat Jabar mengelar Pendidikan Politik Badan Saksi Daerah yang diikuti para kader dari 27 DPC di el-Royal Hotel, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Sabtu (25/10/2025).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan, pendidikan politik Badan Saksi Daerah yang merupakan bagian dari Badan Saksi Nasional Partai Demokrat tersebut penting. Karena itu pihaknya melaksanakannya jauh-jauh hari sebelum digelarnya Pemilu yang masih sekitar 3 tahun lagi.

Baca Juga: Saeful Bachri: Pendidikan Demokrasi sebagai Dasar Warga Negara Kritis

“Karena saksi sangat memegang peranan penting di dalam pengawalan dan pemenangan pemilu ke depan. Saksi juga untuk menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ungkap Herman didampingi Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Hj Ratnawati, kepada wartawan seusai membuka acara.

Menurut Herman, keberadaan saksi dalam Pemilu tersebut bukan hanya untuk kepentingan partai, tapi juga untuk kepentingan demokrasi Indonesia yang lebih sehat. Saksi untuk kepentingan masyarakat agar pemilu berlangsung dengan baik, jujur, dan adil.

“Dan tentu ini juga untuk menjamin bahwa penyelenggara Pemilu juga bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik,” tegas Herman.

Karena itu, sambung anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat ini, dibutuhkan pembekalan berupa ilmu, skill, dan attitude untuk membentuk saksi sejak dini, tidak mendadak ketika mendekati Pemilu.

“Karena itu Demokrat secara berjenjang melakukan pelatihan, dan alhamdulillah DPD Partai Demokrat (Jabar) hari ini berinisiatif untuk memulai di tingkat provinsi. Dengan mendatangkan para pembicara yang kompeten di bidangnya dari DPP terkait peraturan organisasi yang telah kami bentuk,” papar Herman.

Baca Juga: HUT ke-24, Demokrat Jabar Hadirkan Kehangatan Melalui Aksi Sosial

Nantinya, jelas Herman, secara bertahap akan ada lagi pendidikan politik secara training of trainers di setiap wilayah, daerah pemilihan (Dapil) atau kabupaten/kota. “Sekarang menangkap dulu bagaimana sesungguhnya esensi dari adanya saksi pada setiap tingkatan itu,” tandas legislator dari Dapil Jabar 8 Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu tersebut.

Sedangkan untuk biaya saksi, tegas Herman, akan ditanggung renteng oleh pihak partai. Sambil pihaknya menunggu regulasi dari pemerintah, apakah nantinya saksi dibiayai secara mandiri oleh partai, atau ditanggung negara. “Namun Demokrat berinisiatif bahwa berasumsi saksi itu adalah saksi mandiri oleh partai,” ujar Herman.

“Sampai hari ini pun kami juga tanggung renteng. Bahkan DPD Partai Demokrat (Jabar), iuran untuk saksinya sudah mulai berjalan. Jadi insya Allah ada persiapan yang lebih matang untuk Pemilu 2029,” sambungnya.

Baca Juga: BPJK Demokrat Jabar Berikan Pelatihan Barista untuk Masyarakat Umum

Berkaca dari Pemilu atau Pilkada sebelumnya, tegas Herman, ada sejumlah evaluasi yang harus diperbaiki untuk pesta demokrasi berikutnya pada 2029 mendatang. Dia menekankan bahwa saksi harus betul-betul memegang amanah dan tanggung jawabnya. Saksi harus ada di tempat pemungutan suara (TPS) dari mulai pencoblosan sampai selesai perhitungan dan menandatangani formulir C1.

“Ini yang tentu harus ditekankan. Sebagian besar memang sebelumnya saksi pada akhirnya juga tidak bisa mendapatkan C1. Ini adalah keprihatinan kami padahal C1 menjadi barang mahal, bahkan bisa berubah-ubah. Nah, ini yang tentu ke depan mudah-mudahan tidak terjadi.

Baca Juga: Kuatkan Karakter Lewat Pendidikan Politik Partai Demokrat

Saksi Harus Anggota Partai Demokrat yang Nyoblos di TPS

Soal kriteria saksi Pemilu Herman menjelaskan, yang paling utama dia haruslah anggota Partai Demokrat yang memiliki kartu tanda anggota (KTA). “Kami ingin bahwa saksi adalah bagian dari instrumen Partai Demokrat. Yang kedua, ya saksi harus bisa baca tulis, paling tidak. Karena memang ya kita memang itu dibutuhkan nanti,” ucapnya.

Lalu, yang ketiga, saksi bisa mengawal masyarakat. Paling tidak mereka memiliki basis dan intelegensia dalam ilmu sosial kemasyarakatan. Mereka mampu untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat.

Pada kesempatan sama, Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto menegaskan, keberadaan saksi tersebut sebenarnya merupakan hal yang berulang di setiap Pemilu tiap 5 tahun sekali. Untuk itu, harus dipersiapkan sejak dini. Jangan sampai baru ada menjelang detik-detik pelaksanaan Pemilu, dengan saksi yang tidak jelas identitasnya dan tidak paham tugasnya.

Mereka yang ditugaskan tersebut, tegas Anton, haruslah anggota Partai Demokrat yang bermukim dan mencoblos di TPS tempat mereka bertugas menjadi saksi.

“Ini ada 3 tahun lagi Kita persiapkan nama-namanya yang tinggal di situ (sekitar TPS), yang ber-KTA Demokrat, yang minimum bisa-baca tulis dan memiliki handphone. Jadi kita cari orang yang benar-benar berkualitas,” ungkap Anton.

“Dan tidak ada yang terlatih, harus berlatih. Jadi kita akan training mereka bagaimana menjadi saksi. Kalau ada perbahasan seperti apa, kita bikin semacam simulasi. Apa sih yang terjadi di TPS itu, situasi seperti apakah yang terjadi maka mereka akan siap,” pungkasnya. (den)