JuaraNews, Bandung – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar dalam rangka penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum penting evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD menegaskan komitmennya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Sebelum penyampaian tersebut, terlebih dahulu penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) XIII, dilanjutkan penetapan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025, diakhiri sambutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Senin (11/5/2026).
Baca Juga: DPRD Jabar Evaluasi LKPJ 2025, Dorong Arah Kebijakan Berbasis Pemberdayaan
“Sebagaimana dimaklumi bahwa DPRD Jawa Barat melalui Pansus XIII ditugaskan untuk membahas LKPJ Gubernur TA 2025. Alhamdulillah hari ini Pansus XIII telah selesai melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya. Rekomendasi atas LKPJ Gubernur TA 2025 ditetapkan menjadi keputusan DPRD,” kata Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna.
Buky menuturkan, rekomendasi DPRD Jawa Barat tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, baik untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Selain itu, rekomendasi itu juga dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran daerah, pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur, hingga berbagai kebijakan strategis gubernur lainnya.
Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, DPRD Jawa Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memaksimalkan perannya melalui pemberian rekomendasi yang konstruktif guna mendorong perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya. (dsp)
