JuaraNews, Bandung – Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus yang menimpa Septi, warga asal Garut yang sempat terjebak di Kamboja akibat tawaran kerja yang diduga bermasalah.
Anton mengungkapkan bahwa pihaknya bersama kader Partai Demokrat telah menjemput Septi setelah berhasil kembali ke Indonesia. Kondisi Septi, menurut Anton, sangat memprihatinkan setelah mengalami kesulitan selama berada di luar negeri.
“Ya, tadi kami sudah menjemput Mas Septi. Dia terlihat sangat sedih. Di sana kondisinya sudah sangat sulit, makan susah, uang juga sudah tidak punya,” ujar Anton.
Baca Juga: Aksi Nyata Kemanusiaan: Partai Demokrat Pulangkan Warga Garut Korban TPPO Kamboja ke Tanah Air
Ia bersyukur Septi akhirnya dapat kembali ke tanah air berkat bantuan sejumlah pihak, termasuk kader Demokrat yang membantu proses kepulangannya.
“Alhamdulillah dengan bantuan Pak Bajuri, dia bisa pulang ke Indonesia,” katanya.
Anton menjelaskan, kasus yang dialami Septi berawal dari tawaran pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Karena tidak nyaman dengan pekerjaan tersebut, Septi akhirnya memutuskan untuk melarikan diri.
Baca Juga: Bahasa Inggris Akan Jadi Mata Pelajaran Wajib di Sekolah Dasar
Waspadai Rekrutmen Kerja Luar Negeri yang Tidak Jelas Prosesnya
Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja di luar negeri, terutama jika proses keberangkatannya tidak jelas.
“Kalau memang ada tawaran seperti ini harus dicek dulu. Biasanya kalau pelatihan atau pekerjaan resmi itu berangkatnya rombongan dan visanya sebagai pekerja, bukan sebagai turis,” jelas Anton.
Ia menilai masyarakat perlu lebih peka terhadap potensi penipuan atau praktik perekrutan ilegal yang kerap memanfaatkan iming-iming pekerjaan di luar negeri.
Baca Juga: PVMBG: Dentuman di Sekitar Gunung Ciremai Bukan Aktivitas Erupsi
Anton juga berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi. Ia menilai masyarakat harus lebih teliti sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri, sementara pemerintah juga perlu memperkuat sosialisasi dan pengawasan.
“Ini harus jadi pelajaran bagi semua. Kalau ada tawaran kerja di luar negeri harus benar-benar dicek. Jangan sampai tertipu,” tegasnya.
Di sisi lain, Anton menilai pemerintah tidak bisa sepenuhnya disalahkan dalam kasus seperti ini karena banyak warga berangkat menggunakan visa wisata sehingga sulit dideteksi sejak awal.
Baca Juga: KBB Langganan Keracunan Program MBG, 18 Siswa SMP 4 Lembang Alami Gejala Pusing dan Muntah
Karena itu, ia mendorong adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai risiko penipuan berkedok pekerjaan di luar negeri.
“Yang paling penting masyarakat harus lebih waspada. Kalau ada tawaran kerja di luar negeri, cek dulu kebenarannya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” pungkasnya. (dsp)
