JuaraNews, Bandung – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, MA Hailuki.
Menurut Hailuki, prestasi tersebut merupakan bukti sinergi yang baik antara kepala daerah, DPRD, dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Opini WTP yang diraih Kabupaten Bandung harus kita syukuri sebagai pencapaian positif atas kinerja bersama kepala daerah, DPRD, dan seluruh OPD,” ujar Hailuki, Jumat (20/6/2026).
Baca Juga: 83,8 Persen Warga Bandung Puas, Perubahan Sekolah Semakin Terasa
Namun demikian, politisi Fraksi Demokrat tersebut menegaskan bahwa penghargaan di bidang administrasi keuangan harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, di antaranya penanganan banjir, pengelolaan sampah, hingga pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan tepat sasaran.
“Persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian bersama adalah penanganan banjir, sampah, serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Menurut Hailuki, tata kelola keuangan yang baik tidak cukup hanya tercermin dari laporan administrasi, melainkan harus mampu diwujudkan dalam program pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai ketertiban administrasi keuangan hanya tercermin di atas kertas. Yang lebih penting adalah bagaimana manfaat pengelolaan anggaran itu benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Baca Juga: Layanan Kesehatan Jadi Sektor yang Paling Dirasakan Warga Bandung
Selain mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Hailuki juga meminta Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, upaya tersebut dapat ditempuh melalui berbagai inovasi, termasuk digitalisasi pelayanan dan sistem pembayaran pajak daerah, tanpa membebani masyarakat dengan pungutan baru.
“PAD masih perlu terus dioptimalkan melalui inovasi dan digitalisasi pelayanan kepada wajib pajak. Tetapi prinsipnya jangan sampai menambah beban pajak rakyat,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah, khususnya belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan dan pelayanan publik.
Hailuki menilai pengalokasian anggaran harus dilakukan secara lebih tertib, efisien, dan tepat sasaran sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Ke depan belanja modal harus dialokasikan lebih tertib dan efisien sehingga pengelolaan anggaran semakin efektif dan hasil pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Perbaikan Infrastruktur Bandung Berjalan Bertahap, Jalan dan Drainase Masih Jadi Fokus Utama
Hailuki berharap capaian opini WTP untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menghadirkan pembangunan yang lebih maju, sejahtera, serta berdaya saing bagi seluruh masyarakat. (dsp)
