JuaraNews, Bandung – DPD Partai Demokrat Jabar menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) bertempat di Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika Kota Bandung, Senin (7/7/2025).
Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengungkapkan, Rakerda merupakan forum internal partai untuk merumuskan rencana dan strategi dalam 1 tahun ke depan.
“Jadi 1 tahun ke depan, apa yang harus dan akan di laksanakan, mana yang bisa di kolaborasikan,” ujar Herman kepada wartawan seusai memberikan pembekalan pada para peserta Rakerda.
Baca Juga: KuatkanKarakter lewat Pendidikan Politik Partai Demokrat
Untuk program internal, jelas Herman, di antaranya saat ini ada 2 agenda, yakni rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus dan ulang tahun Partai Demokrat ke-24 pada September mendatang. Selain itu, pihaknya membahas target-target secara rasional yang harus di capai DPC di kabupaten/kota.
“Yang penting adalah terbangun kolaborasi antara DPP, DPD, dan DPC. Dan kita juga sadar bahwa sebagai ujung tombak, dekat dengan konstituen. Ini yang juga harus betul-betul efektif meraih hati dan pikiran rakyat. Demokrat jangan pernah berhenti untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat,” papar anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini.
Baca Juga: Teladani Nabi Ibrahim, Demokrat Jabar Kurban 6 Sapi dan 2 Domba di Momen Idul Adha
Pada kesempatan sama, Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto menegaskan, Rakerda ini menjadi ajang refleksi terhadap kinerja partai sebelum masuk ke agenda-agenda besar lainnya.
“Kami ingin semua kegiatan bisa saling bersinergi dan tidak tumpang tindih. Mana yang bisa di kolaborasikan, dan mana yang perlu di jalankan terpisah, akan dibahas matang di forum ini,” kata Anton.
Pada Rakerda kali ini, kata Anton, seluruh ketua DPD Partai Demokrat hadir, kecuali 2 orang yang izin diwakili oleh sekretaris atau bendahara. Hal tersebut menunjukkan soliditas kader dan keseriusan dalam menyusun langkah ke depan.
“Lewat Rakerda ini kita lakukan introspeksi, mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan, dan memastikan ke depan program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Anton.
Baca Juga: Penjaringan Caleg dan Kepala Daerah Demokrat Dimulai Lebih Awal
Sikapi Keputusan MK soal Pemisahan Pemilu Pusat dan Daerah
Pada bagian lain, Herman Khoeron menegaskan, Partai Demokrat juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan, terutama dalam sistem politik nasional. Seperti saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan keputusan bahwa Pemilu tingkat pusat dan daerah dipisah.
Di mana pemilu untuk daerah baik legislatif maupun eksekutif digelar 2 tahun setelah pemilu pusat. Juga soal sistem pemilihan yang di terapkan, apakah terbuka atau tertutup.
“Rapat kerja ini merumuskan apa langkah-langkah ke depan. Salah satunya mendiskusikan hasil keputusan MK,” tegasnya.
Baca Juga: AHY Resmikan Gedung Baru IPDN, Demokrat Bukti Kerja Produktif
Apalagi menurutnya, keputusan MK tersebut final dan harus di laksanakan. Namun di sisi lain, konstitusi mengamanahkan bahwa pemilu digelar 5 tahun sekali.
“Nah, kalau kemudian ada perpanjangan 2 tahun untuk pemilu daerah, berarti ada kekosongan untuk DPRD. Ini apa yang harus di perbuat? Itu harus di dalami dulu,” ucapnya.
“Karena beda dengan kalau pimpinan (kepala) daerah. Kalau pimpinan daerah bisa ada Pj. Pj sudah ada aturannya, sudah baku dan ada yurisprudensinya. Ini kan (untuk DPRD) belum ada. Nah, kalau belum ada, apa yang harus di lakukan?” pungkas Herman. (den)
Baca Juga:
