JuaraNews, Bandung – Menjelang akhir tahun, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terus berupaya menyesuaikan program kerja di tengah efisiensi anggaran dan transformasi digital yang sedang dijalankan.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Protokol, Persidangan, dan Perundang-undangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Anggi Januari Christi saat ditemui diruang kerjanya. Kamis (30/10/2025).
Anggi menjelaskan bahwa bagian persidangan tidak hanya berfokus pada penyusunan agenda dan dokumentasi rapat, tetapi juga berfungsi sebagai garda depan dalam memastikan transparansi dan kualitas proses legislasi.
Baca Juga: DPRD Jabar Resmi Tetapkan Fungsi Sosialisasi Perda Jadi Pengawasan Pemerintahan Daerah
“Perubahan memang belum terlalu besar, tapi ada efisiensi, terutama di perjalanan dinas dan publikasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi ini berkaitan dengan adanya penurunan transfer ke daerah yang berdampak pada sejumlah program di lingkungan DPRD.
“Memang ada penurunan dana transfer, jadi kami menyesuaikan program dan kegiatan sesuai arahan pimpinan,” katanya.
Baca Juga: DPRD Jabar Dukung Sektor Pariwisata Berkelanjutan
Dorong Transparansi dan Profesionalisme
Meski dilakukan efisiensi, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas kegiatan tetap dijaga. Bagian Persidangan memastikan bahwa seluruh rapat dan sidang paripurna difasilitasi sesuai ketentuan dan terbuka bagi publik.
“Kegiatan kami bisa diketahui oleh publik, terutama rapat-rapat dan sidang paripurna yang difasilitasi secara rutin,” jelasnya.
Sementara untuk aspek nonteknis seperti konsumsi atau akomodasi, hal itu menjadi tanggung jawab bagian umum.
Baca Juga: Komisi I DPRD Jabar Usulkan Lahan Aset Pemprov di Sukabumi untuk Pembangunan Sekolah Baru
Langkah Digitalisasi dan Sinergi Antarbidang
Dalam upaya meningkatkan efisiensi, Sekretariat DPRD Jabar mulai menerapkan digitalisasi di berbagai bidang. Undangan rapat untuk kepala perangkat daerah kini sudah dikirim secara elektronik, sementara arsip juga mulai dialihkan ke format digital.
“Kecuali undangan lintas instansi, sebagian besar sudah digital. Termasuk arsip dan surat-menyurat,” katanya.
Koordinasi antarbidang pun terus diperkuat agar kegiatan berjalan lebih sinergis.
“Tiga bidang protokol, persidangan, dan perundang-undangan memiliki fungsi berbeda, tapi harus kompak dan saling mendukung. Kuncinya komunikasi,” ujarnya.
Baca Juga: Komisi II DPRD Jabar Dorong Penguatan SDM dan Fasilitas Balai Mekanisasi Pertanian
Rancang Inovasi Absensi Digital di Paripurna
Salah satu inovasi yang kini tengah digarap adalah penerapan sistem absensi digital untuk anggota DPRD.
“Selama ini absensi sidang paripurna masih manual. Kami sedang menyiapkan sistem digital agar prosesnya lebih cepat dan efisien,” ungkapnya.
Dengan sistem ini, diharapkan kehadiran anggota dewan bisa dipantau secara real time dan pengajuan izin menjadi lebih mudah.
“Kami ingin anggota lebih aktif dan administrasi lebih cepat. Harapannya bisa diterapkan tahun depan,” tutupnya. (dsp)
