JuaraNews, Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menanggapi secara serius dugaan kasus doxing yang menimpa Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati.
Peristiwa ini bermula dari unggahan akun media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, yang kemudian memicu serangan digital serta ancaman terhadap Neni.
Sebagai langkah penyikapan, Komisi I DPRD Jabar menggelar mediasi antara kedua pihak pada Jumat (2/8/2025) secara hybrid di Ruang Banmus DPRD Jabar, guna mencegah eskalasi konflik ke ranah hukum.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menekankan bahwa DPRD hadir sebagai mediator guna mendorong penyelesaian secara damai.
Baca Juga: Aktivis Neni Nur Hayati Alami Doxing, Akun Resmi Pemprov Jabar Diduga Ikut Terlibat
“Kita ingin persoalan ini tidak berlarut dan tidak berujung ke meja hukum. Mediasi ini menjadi ruang klarifikasi dan perbaikan,” ujar Rahmat.
Menurut Rahmat, pihak Diskominfo memang sudah melakukan take down atas unggahan yang menjadi sorotan, namun belum menyampaikan permintaan maaf secara resmi di forum tersebut.
“Kalau soal permintaan maaf, kita bisa lihat tadi, dari Kominfo-nya belum terucap secara terbuka. Mereka merasa cukup dengan jawaban terhadap somasi,” ungkapnya.
Baca Juga: Setwan DPRD Jabar & Wartawan Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pemberitaan
Neni Apresiasi Mediasi DPRD
Neni Nur Hayati, yang mengikuti proses mediasi secara virtual bersama tim hukum dari LBH PP Muhammadiyah, mengapresiasi langkah DPRD Jabar.
Ia menilai DPRD telah menunjukkan komitmen positif dalam menyikapi persoalan ini secara arif. Meski demikian, ia menyoroti kurangnya respons terbuka dari Diskominfo terkait permintaan maaf.
“Kalau saja Diskominfo menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, persoalan ini bisa selesai tanpa perlu diperpanjang,” kata Neni.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Soroti Transparansi BJB Terkait Dugaan Fraud Rp 2,5 Miliar di Soreang
Diskominfo Klaim Sudah Tindaklanjuti Somasi
Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar, menyampaikan bahwa pihaknya telah menanggapi somasi yang dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan telah menurunkan konten yang dianggap bermasalah.
“Kami sudah melakukan beberapa langkah, termasuk menurunkan unggahan yang berisi foto Bu Neni,” ujar Adi.
Namun saat dimintai penjelasan mengenai permintaan maaf secara terang-terangan, Adi enggan memberikan jawaban tegas. Ia hanya mengungkapkan rasa simpati terhadap peristiwa yang menimpa Neni.
“Kami turut prihatin dan menyayangkan munculnya berbagai serangan warganet kepada Bu Neni,” ujarnya. (dsp)
