JuaraNews, Jakarta – Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, dan mengajukan niat mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Berniat Mundur dari Jabatan Wapres, Gibran Bakal Ajukan Peninjauan Kembali ke MA

Niat mengundurkan diri Gibran itu dipicu oleh dinamika yang berkembang saat ini, terkait putusan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai keabsahan ijazahnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Wapres Gibran menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas sejumlah hal, termasuk niat Gibran mengundurkan diri dari jabatan wapres.

“Dalam pembicaraan itu memang Wakil Presiden bersama Presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang. Berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Mensesneg dalam konferensi pers.

Namun, Prasetyo Hadi meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatannya. Presiden Prabowo tidak menolak, melainkan memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

​”Sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” lanjutnya.

Selain itu, dalam perbicaraan dengan Presiden tersebut Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Nah dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut juga (Gibran) memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” ujar Prasetyo.

Seusai mengajukan niat mundur dari jabatannya, Wapres Gibran mendampingi Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari berbagai daerah. Penganugerahan gelar pahlawan itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan 2026.

Baca Juga: Gibran Harus Mundur atau Diproses Pemberhentiannya: Ujian Serius bagi Marwah Konstitusi

Siap Ajukan Peninjauan Kembali ke MA

Gibran sendiri mengaku bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah SMA-nya. Gibran mengatakan, langkah tersebut merupakan salah satu saran Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Gibran menegaskan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait polemik ijazah yang berkembang. Dia berharap persoalan tersebut tidak menjadi polemik politik berkepanjangan.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini, saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar anak mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Gibran juga mengungkapkan pertemuannya dengan Prabowo berlangsung pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, dia membahas polemik ijazah sekaligus menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wapres.

“Seperti teman-teman ketahui. Tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden, Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” tuturnya.

Diketahui, MA mengabulkan kasasi perkara keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran. Informasi tersebut tercantum dalam laman Kepaniteraan MA pada Jumat (30/10/2026). Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan dokumen yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah. (den)

Baca Juga: FWK Sebut KPK Penakut, Pemerintah Jangan Antikritik!