JuaraNews, Bandung – Forum Wartawan Kebangsaan Jawa Barat (FWK Jabar) menyoroti masifnya pembongkaran bangunan liar di sejumlah kota di Jawa Barat dengan tujuan mengembalikan fungsi trotoar atau saluran air ke fungsi semula.
Namun program tersebut hendaknya tidak mendistorsi masalah penderitaan rakyat kecil terutama pedagang kaki lima (PKL). Sebab, saat ini mereka menghadapi persoalan pelik, daya beli, dan kesejahteraan merosot, sementara harga kebutuhan pokok melambung tinggi.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) hendaknya tidak mengesampingkan rasa empati terhadap persoalan rakyat tersebut.
Ketua Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) Jabar Tatang Suherman menyampaikan hal itu dalam diskusi yang dihadiri anggota FWK di sekretariat FWK Jabar, Jalan Braga Bandung, Jumat lalu.
Menurut Tatang, tujuan mengembalikan fungsi trotoar dan saluran air yang dipenuhi bangunan liar patut diapresiasi. Tetapi FWK mengingatkan pemerintah agar tidak hanya membongkar, melainkan sekaligus memberi solusi kepada mereka yang terdampak.
“Mereka (PKL) rakyat kecil yang mengandalkan hidupnya dari berdagang. Untuk menyewa kios (para PKL tidak mampu) karena mahal. Akhirnya mereka terpaksa memanfaatkan lahan itu (trotoar dan saluran air),” ungkap Tatang Suherman dalam diskusi rutin yang digelar di Sekretariat sementara FWK Jabar, Jalan Braga Kota Bandung, Jumat (6/11/2026).
Menurut Tatang, kondisi kehidupan masyarakat saat ini semakin susah. “Pembeli di warung makin ngirit, belanja sedikit, secukupnya, asal dapur bisa ngebul,” ujar Tatang.
Baca Juga: Bangunan Liar di TPU Pandu Bakal Ditertibkan, Farhan: Tak Boleh Ada Bangli Diatas Makam
Lebih Baik Direlokasi
itu, Tatang menyarankan Gubernur KDM, wali kota, dan bupati turun ke lapangan menyaksikan langsung kehidupan masyarakat kecil. Banyak rakyat kecil yang berjuang mengais nafkah sebagai pemulung plastik, kardus dan barang bekas lain.
“Banyak juga karyawan yang awalnya berkecukupan sekarang nyambi ngojek atau dagang cemilan untuk menambah kebutuhan. Ini karena penghasilan mereka sebagai karyawan tidak bertambah tetapi kebutuhan hidup meningkat. Apalagi mereka yang pengangguran, akibat korban PHK dan sebagainya. Semua ini butuh uluran tangan pemerintah,” tutur Tatang.
Sekretaris umum FWK Jabar Kurnia Nugraha mengatakan, lebih baik pemerintah merelokasi para PKL dan memberikan tempat berjualan. “Lebih bagus mereka (para PKL) di relokasi,” kata Kurnia.
Mantoyo yang di FWK menjadi bendahara mengatakan, pemerintah daerah hendaknya memperhatikan penderitaan masyarakat kecil. “Sebaiknya, Pemprov Jabar fokus pada program program untuk menyejahterakan rakyat Jawa Barat,” kata Mantoyo. (den)
Baca Juga: Satpol PP Bongkar 58 Bangunan Liar di Jalan Rajawali Kota Bandung
