blog counter

Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    Mutakhirkan Data Wajib Pajak Kendaraan, Pemprov Jabar Luncurkan Bapenda Kapendak

    • Rabu, 29 Desember 2021 | 21:20:00 WIB
    • 0 Komentar


    Mutakhirkan Data Wajib Pajak Kendaraan, Pemprov Jabar Luncurkan Bapenda Kapendak
    Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat meluncurkan program Bapenda Kapendak di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (29/12/2021). (humas pemprov jabar)

    JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil meluncurkan program Bapenda Kapendak di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (29/12/2021).

     

    Program penataan data wajib pajak secara mandiri berbasis website ini akan dimulai pada 29 Desember 2021 sampai 28 Februari 2022. Masyarakat dapat mengakses laman www.kapendak.bapenda.jabarprov.go.id untuk pemutakhiran data kepemilikan kendaraan sesuai dengan database dan Samsat.

     

    Kang Emil berharap hadirnya program tersebut berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor pada 2022. Terlebih saat ini perekonomian mulai pulih seiring surutnya Covid-19.

     

    "Kita tahun depan ingin ada peningkatan penerimaan pajak seiring dengan ekonomi yang sudah pulih dan Covid-19 dalam kondisi surut," ucap Emil.

     

    Meningkatnya penerimaan pajak, kata Emil, akan berdampak pula pada pembangunan yang bisa dilakukan secara terus-menerus dan cepat. "Jika penerimaan meningkat maka kami bisa lebih banyak membangun dan lebih cepat," ujarnya.

     

    Saat ini ada dua isu terkait pajak kendaraan bermotor yang menjadi perhatian pemerintah, yakni data wajib pajak dan kepatuhan membayar pajak. Selain penataan data melalui Bapenda Kapendak, Pemprov Jabar juga terus menghadirkan inovasi yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak.

     

    "Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam bayar pajak, kami juga dorong ASN agar jadi market dan teladan dalam membayar pajak," tandas Emil.

     

    "Bagi mereka yang keukeuh tidak mau taat pajak akan ada sanksi yang sedang kita siapkan," imbuhnya.

     

    Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang berkontribusi 43 persen terhadap total penerimaan pajak. Potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dilihat dari jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat hampir setengah dari total penduduk Jabar, yaitu 22 juta kendaraan roda empat dan dua. "Potensi pajak ini harus dioptimalkan guna mendukung program daerah," ucap Emil.

     

    Selain meluncurkan program Bapenda Kapendak, Emil juga memberikan apresiasi bagi ASN, perangkat daerah dan kepala daerah yang telah menjadi teladan dalam menunaikan kewajiban pajaknya pada 2021. (*)

    jn

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Tol Cisumdawu Sudah Bisa Dilewati Mulai Selasa Ini, Gratis hingga 2 Pekan ke Depan
    Pemprov Jabar Perbaiki 2.400 Rumah tidak Layah Huni di Garut
    Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Pemprov Jabar Tetap Pertahankan Pasar Tradisional
    Jabar-Jatim Kerja Sama Kembangkan Inseminasi Buatan Sapi dan Industri Baterai Mobil Listrik
    Pemprov Jabar Kembangkan Wisata Religi Terkonsep
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021
      iklan qposaja

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads