Variabel Empirik Dadang-Ali Ungguli Sahrul-Gungun
- 24 November 2024 | 08:13:00 WIB
DEMI memenangkan pasangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb pada Pilkada Kabupaten Bandung, Relawan Rancage fokus lakukan gerakan dari rumah ke rumah.
DEMI memenangkan pasangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb pada Pilkada Kabupaten Bandung, Relawan Rancage fokus lakukan gerakan dari rumah ke rumah.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta semua warga untuk mewaspadai cuaca hujan yang lebih tinggi dan tidak biasa hingga Maret 2022.
Emil menyebut dalam rentang waktu tersebut diperkirakan banjir dan longsor akan sering terjadi.
"Saya minta waspada sampai bulan Maret 2022 ada curah hujan yang lebih tinggi dan tidak biasa yang punya potensi longsor dan banjir lebih sering," kata Gubernur Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (15/11/2021).
Sebelumnya Gubernur sudah menetapkan status Siaga 1 untuk 27 kabupaten kota di Jabar. Kang Emil mengatakan, untuk mengantisipasi bencana akibat cuaca ekstrem tersebut pihaknya meminta aparat kewilayahan untuk menggelar apel rutin kesiapsiagaan bencana. "Mohon apel siaga dengan muspida untuk kesiapsiagaan terhadap potensi bencana," pinta Gubernur.
Emil mencontohkan, peristiwa longsor di Dago Kota Bandung awal November lalu terjadi akibat curah hujan tinggi dan tak biasa. Padahal selama 50 tahun di daerah tersebut tidak pernah terjadi longsor.
"Tadi yang longsor di Dago juga sama, menurut warganya selama 50 tahun tidak pernah terjadi longsoran seperti itu tapi tiba-tiba terjadi," ujarnya.
Sebelumnya, Kang Emil bersama BPBD Jabar berkesempatan meninjau lokasi longsor tepatnya di wilayah RT 01/03 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dalam peristiwa yang terjadi pada 2 November 2021 lalu itu tiga rumah warga mengalami rusak berat dan korban luka.
"Menurut laporan biasanya rawan pergerakan tanah itu di bulan Maret pada saat akumulasi hujan berbulan-bulan. Ini baru di bulan November tanahnya udah serapuh itu," kata Emil.
Gubernur minta pemerintah kabupaten/kota melalui dinas-dinasnya aktif memantau titik-titik rawan bencana seperti sungai dan daerah pergerakan tanah. Apabila menemukan ada retakan tanah di deretan rumah warga yang lokasinya berada di pinggiran sungai agar segera dievakuasi. "Jangan menunggu terjadi korban atau bencana," tegas Emil.
Adapun saat peninjaun longsor di Dago, Emil sudah meminta warga yang rumahnya berada di daerah tebing untuk relokasi. Sementara bantuan untuk korban, sesuai aturan, anggaran kebencanaan akan diberikan terlebih dulu oleh Pemkot Bandung.
"Urutannya kan harus pemda tingkat dua dulu, yaitu wali kota dulu. Anggaran bencana tak terduga itu kan berurut," jelasnya.
Emil menambahkan, setelah ada ketidaksanggupan dari kabupaten/kota barulah pemerintah provinsi membantu anggaran. "Anggaran kami juga akan turun kalau kejadian bencananya melintasi perbatasan," ucap Emil. (*)
jn
0 KomentarPEMKOT Bekasi yang digelar di Plaza Pemkot Bekasi Jalan Ahmad Yani diikuti ribuan aparatur pada Jumat, (22/11/2024). Selengkapnya..
EKS calon legislatif DPRD Kota Bekasi dari PSI Kota Bekasi mengalihkan dukungan dari Paslon Risol ke Paslon Nomor 3 Selengkapnya..
PEMERINTAH Kota Bekasi menggelar doa bersama menjelang Pilkada Selengkapnya..
DPD Demokrat Jabar menggelar sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 4 di pilkada serentak, Jumat Selengkapnya..
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
EKS calon legislatif DPRD Kota Bekasi dari PSI Kota Bekasi mengalihkan dukungan dari Paslon Risol ke Paslon Nomor 3 Ridho
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).