Seperti Sedang Perang, Kita Bertempur Melawan Pasukan Virus Covid-19
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
EMRAL Abus bersyukur timnya bisa meraih 1 poin saat menghadapi Persib pada Pekan 30 Liga 1 2023-2024, Kamis (28/3/2024) malam.
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, Bandung - Anggota Anggota DPRD Jabar, Tia Fitriani mengatakan banyak masyarakat yang mengeluhkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Pasalnya, Kebijakan tersebut berdampak pada roda perekonomian.
Hal itu dikatakan Tia saat menerima aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang 2020-2021 Daerah Pemilihan II (Kabupaten Bandung) di Jalan Raya Rancaekek, Jelegong, Kabupaten Bandung. Selasa, (10/8/2021).
Menurutnya, beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan diantaranya terkait dengan PPKM darurat yang terkena dampak adalah para pelaku UMKM yang kesulitan dalam penjualan dan terkena PHK, sedangkan disatu sisi, sektor pertanian tidak terlalu berdampak sehingga masyarakat masih bisa melakukan kegiatan mereka.
"Yang jelas aspirasi mereka rata-rata sama ya, seperti sektor pertanian tidak terlalu terdampak PPKM, mereka masih bisa kesawah dan keladang seperti biasa, namun sektor UMKM terkena dampak yang sangat signifikan dengan semakin menurunnya omset mereka, susahnya berjualan bahkan ada juga yang terkena PHK karena PPKM Darurat yang diberlakukan," ujar Tia.
Tia melanjutkan, Khusus untuk Dapil II Kabupaten Bandung yang kebanyakan mempunyai lahan kecil dirumahnya, dirinya berharap pemerintah provinsi bisa hadir dengan mengadakan pelatihan untuk pertanian, baik bertani ikan ataupun sayuran, sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa terbantu minimal ketahanan pangan keluarga terjaga.
"Kalau di dapil saya di kabupaten bandung mereka mempunyai lahan sempit dirumah mereka yang bisa diberdayakan secara ekonomi, karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tidak terpengaruh dampak pandemi," ujarnya.
"Saya berharap kedepannya pemerintah provinsi bisa memberikan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan baik itu bertani ikan atau sayuran, minimal ketahanan pangan keluarga bisa terjaga,"
tutup Tia. (*)
bas
0 KomentarKOMISI V DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi pencapaian Pemerintah Kabupaten Garut dalam upaya menangani permasalahan Selengkapnya..
ANGGOTA Komisi IV DPRD Jabar Achdar Sudrajat meminta UPTDLLAJ Wilayah I Bogor segera menyelesaikan pembangunan terminal tipe B Selengkapnya..
SEKRETARIAT DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Selengkapnya..
Sekretariat DPRD Jabar menggelar bimbingan mental dengan tema peningkatan iman dan takwa guna mewujudkan pegawai yang Selengkapnya..
Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat memberikan arahan kepada Sekretaris DPRD Jabar Barnas Adjidin. Selengkapnya..
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..