JuaraNews, Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, sesuai arahan Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia (RI) Budi Karya Sumadi, peluncuran awal (soft launching) Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang rencananya akan dilakukan awal November 2020.

Saat ini, progres pembangunan Tahap I pelabuhan yang menjadi bagian dari kawasan Segitiga Rebana ini hampir rampung atau mencapai lebih dari 90 persen.

Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- berujar, proses pembangunan Pelabuhan Patimban relatif cepat berkat kerja sama dan kekompakan semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat, daerah, kontraktor, hingga para pemangku kepentingan (stakeholder).

“Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tentunya ini adalah bukti kalau kita kompak, segala tantangan bisa diatasi dengan baik. Rencana soft launching ini mudah-mudahan bisa terlaksana (sesuai target),” kata Kang Emil dalam rapat bersama Menhub RI Budi Karya Sumadi melalui video conference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (7/8/20).

Kang Emil menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar pun sudah terlibat dalam pembangunan Pelabuhan Patimban secara total, terutama terkait penetapan lokasi (penlok) sejak 2019 yang sudah selesai dilakukan.

“Sesuai tupoksi, kami (Pemda Provinsi Jabar) sudah dukung all out. Penlok sudah kami rilis sejak 2019 dan itu sudah selesai. Kemudian kami koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, kepala desa, dan masyarakat untuk memastikan tidak banyak dinamika dan spekulasi yang merugikan kita semua,” ujar Kang Emil.

Menhub RI Budi Karya Sumadi pun mengapresiasi langkah cepat semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Pelabuhan Patimban. Dia pun menargetkan soft launching akan dilakukan di awal November mendatang.

“Dan terima kasih juga sudah melakukan (proses pembangunan) cepat dan memang relatif di Subang ini tidak ada spekulasi yang besar, kita relatif cepat,” kata Budi.

Dari sisi infrastruktur pendukung pelabuhan, Budi menjelaskan bahwa akan ada jalan tol yang dibangun khusus menuju Pelabuhan Patimban. Sementara untuk akses warga, akan dibangun jalan khusus sehingga nantinya warga sekitar tidak akan menggunakan jalan yang sama dengan akses menuju pelabuhan.

“Secara umum ada jalan tol dan jalan yang akan dibuat, di mana ada jalan yang memang formal untuk pelabuhan. Tetapi untuk masyarakat kita akan membangun juga jalan supaya masyarakat tidak bergabung dengan jalan-jalan yang memang untuk ke lokasi pelabuhan,” ucap Budi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Hery Antasari mengatakan, pembangunan Tahap I yang sudah mencapai lebih dari 90 persen termasuk di dalamnya reklamasi dan aksesnya.

Selain itu, paling lambat di 2022 Pelabuhan Patimban sudah beroperasi lebih dulu untuk melayani bongkar muat produksi otomotif.

“Secara keseluruhan proses pembangunan pelabuhan ini masih berjalan dengan baik. Tadi dilaporkan oleh teman-teman pelaksana di lapangan, kurang lebih 2021 atau 2022 untuk tahap pertama untuk 250 ribu (produksi) otomotif," kata Hery.

“Dan sekarang pulau reklamasi untuk pelabuhannya, tahap pertama sudah hadir dan aksesnya juga sudah hampir rampung. Tahap pertama ini persentasenya sudah lebih dari 90 persen,” ujarnya.

Hery menambahkan, penyediaan lahan untuk Pelabuhan Patimban sudah mencapai 80,6 persen atau 296 hektare baik untuk back up area maupun akses jalan menuju pelabuhan. Sehingga, tersisa 19,4 persen atau 71 hektare yang masih dalam proses pembebasan, termasuk di dalamnya 27,3 hektare Tanah Kas Desa (TKD) di back up area yang harus diganti.

“Proses ini (pembebasan lahan TKD) yang tadi dibahas fokusnya untuk bisa diselesaikan secara bersama-sama, sinergi seluruh pihak,” ucap Hery.

*Jabar Gandeng JICA untuk Desain Kota Baru Patimban*

Kang Emil mempunyai keinginan agar Patimban menjadi pelabuhan terbaik di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Selain itu, dirinya juga berharap Patimban bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, apalagi pelabuhan tersebut masuk ke dalam segitiga emas Jabar di masa depan, yakni Rebana (Cirebon-Subang-Majalengka).

Untuk itu, Kang Emil mengaku pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) terkait desain master plan kota baru Patimban. Dalam master plan tersebut, rencananya Pelabuhan Patimban akan dilengkapi sarana pendidikan kemaritiman.

“JICA sudah berjanji kepada kami untuk mendesain master plan kota baru Patimban. Kita berharap (ada) muntahan ekonomi, karena saya sedang menghitung multiplier effect dari Patimban," ucap Kang Emil.

"Untuk kegiatan pelabuhan ini akan sangat luar biasa, akan hadir ribuan pekerjaan, pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi turunan dari kegiatan (di pelabuhan), termasuk rencana kami ingin membangun politeknik kemaritiman,” tambahnya.

Terkait politeknik kemaritiman, Kang Emil berujar bahwa hal itu bertujuan mendorong pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) warga Kabupaten Subang maupun Jabar pada umumnya agar turut meningkatkan pengetahuan kemaritiman sehingga hadirnya Pelabuhan Patimban bisa membawa manfaat bagi warga.

Pemda Provinsi Jabar pun bekerja sama dengan pihak swasta dari Glasgow College of Maritime, Skotlandia, Inggris, untuk menghadirkan politeknik kemaritiman di Patimban.

“Itulah kenapa master plan Patimban di luar keteknisan pelabuhannya perlu segera kita imajinasikan, sehingga tata ruang, investasi, dan hal-hal seperti ini bisa kami kebut juga,” ucap Kang Emil.

Sementara itu, Menhub RI Budi Karya Sumadi mendukung rencana Kang Emil untuk menggelar pertemuan dengan JICA terkait desain master plan kota baru Patimban.

“Saya setuju untuk melakukan pertemuan dengan JICA. Paling tidak kalau belum ada master plan-nya kita diskusi tentang apa saja yang harus dilakukan. Mungkin kita bisa membuat term of reference bagi kota Patimban,” ucap Budi.

Terkait pembangunan politeknik kemaritiman, Budi berujar, perlu dilakukan juga kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Bandung untuk mendirikan program studi kemaritiman di Patimban dengan pertimbangan bahwa membangun Politeknik Kemaritiman yang baru diperlukan waktu dan anggaran dari APBN.

“Memang kalau membangun politeknik itu dibutuhkan anggaran APBN. Seperti diketahui APBN kita semakin sedikit. Saya mengusulkan agar tahun ajaran depan bisa dilakukan kerja sama dengan ITB atau Unpad dimana prodi kemaritiman ini kita supply,” kata Budi.

“Selain itu, supaya kita tidak lama membangun, karena membangun (politeknik) itu minimal tiga tahun. Jadi, saya usulkan kita langsung saja, sehingga tahun ajaran baru sudah ada prodi kemaritiman itu dan mayoritas kita minta warga dari Subang yang jadi mahasiswa di situ,” ujarnya.(*)

bas