DPRD Minta Pemprov Kaji Ulang Kondisi Lingkungan
- 8 Desember 2024 | 20:20:00 WIB
DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan ulang terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah Jawa Barat.
DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan ulang terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah Jawa Barat.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar menyiapkan 3 fase dalam pemulihan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19.
"Dalam masa pandemi ini, kami sudah melakukan beberapa strategi mitigasi bencana di sektor pariwisata dengan beberapa pendekatan. Yaitu, tanggap darurat, pemulihan dan normalisasi. Tiga fase ini akan dilakukan," kata Kepala Disparbud Jabar Dedi Taufik dihubungi JuaraNews, Rabu (10/6/2020).
Menurut Dedi, akan ada penyesuaian 3 fase pemulihan sektor industri wisata di Jabar. Pasalnya, pariwisata merupakan sektor yang paling terasa dampaknya saat pandemi Covid-19.
"Angka kunjungan wisata mancanegara turun 16 persen. Sedangkan wisatawan Nusantara menurun hingga 80 persen. Tren itu terjadi merata dalam akumulasi di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jabar," ungkapnya.
Dedi mengatakan, masa tanggap darurat sudah dilakukan dengan cara refocussing anggaran. Masa pemulihan diharapkan bisa dimulai pada Juni ini hingga berjalan sampai Desember 2020. Dengan melakukan produktivitas sesuai arahan Presiden diiringi dengan kewaspadaan dan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan. Jika semua berjalan, menurut Dedi, maka tahap normalisasi bisa difokuskan pada Januari 2021.
"Seminggu kemarin survei ke lapangan, ada beberapa pemerintah daerah yang sudah menyiapkan teknis untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat hingga sanksi atau pembatasan kapasitas dan lain lain. Tapi, pariwisata di beberapa daerah mungkin nanti setelah 14 Juni bergantung pada tren kasus," jelasnya.
Dedi menyebut, Kabupaten Pangandaran sudah membuka tempat wisata pada 5 Juni 2020. Tapi ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Wisatawan yang masuk ke Pangandaran harus punya surat sehat dan rapid tes. Semua pelaksanaannya akan dievaluasi secara menyeluruh.
"Pola ini akan diadopsi oleh pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, namun masih dalam pembahasan. Pemerintah Kabupaten Subang masih belum memutuskan kapan pariwisatanya dibuka. Sedangkan di Kabupaten Bandung Barat baru memulai kesepakatan sanksi antarpelaku wisata dan bupati," papar Dedi.
Di lain pihak, lanjut Dedi, rencana pembangunan sektor pariwisata yang menjadi program strategis di Jabar harus dihentikan sementara dan dilanjutkan pada tahun depan. Dia mencontohkan salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan di Pangandaran.
"Pangandaran yang sedang berjalan pembangunannya, di 2021 diprioritaskan kembali untuk diselesaikan pembangunannya. Geopark Ciletuh juga akan dilanjutkan di tahun 2021," ujar Dedi.
"Kemudian terkait pembangunan desa wisata yang masuk dalam RPJMD, ada 152 desa yang akan kita lakukan. Beberapa pendekatan dengan infrastruktur, keunikan dan amenitas itu yang jadi key poin yang akan dikerjakan," pungkasnya. (*)
Oleh: ridwan / jar
0 KomentarAKSI korporasi bank bjb kembali mencatatkan pencapaian Selengkapnya..
BANK bjb terus memperkuat kolaborasi strategis untuk mendukung peningkatan kinerja bisnis sekaligus memberikan kontribusi nyata di berbagai Selengkapnya..
PLN terus menggalang kolaborasi global demi mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan transisi energi di Tanah Selengkapnya..
DI tengah lesunya tekstil di Indonesia, Italian Trade Agency (ITA) bekerja sama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia Selengkapnya..
INVESTASI kini menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai kestabilan finansial dan kesejahteraan di masa Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.