JuaraNews, Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meningkatkan anggaran infrastruktur jalan dari Rp130 miliar menjadi Rp300 miliar.
Muhammad Farhan mengumumkan kebijakan itu pada 19 Februari 2026 di Balai Kota Bandung guna mempercepat penanganan ruas jalan rusak sekaligus meningkatkan mutu infrastruktur perkotaan.
Farhan menegaskan bahwa perencanaan matang dan pengawasan ketat menjadi kunci agar pemerintah memanfaatkan anggaran secara optimal, bermutu, dan tepat sasaran.
Simak Juga: DPRD Jabar Terima Kunker DPRD Indramayu, Bahas Penguatan Fungsi dan Strategi Kinerja
Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah menyiapkan rencana kerja yang matang agar kenaikan anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan kita harus sangat matang supaya Rp300 miliar itu terserap dengan baik. Anggaran besar harus menghasilkan kualitas yang nyata,” ujar Farhan.
Pemerintah Kota Bandung juga menindaklanjuti catatan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memperbaiki kesesuaian perencanaan dan memperketat inspeksi pekerjaan proyek.
Simak Juga: Bedah RAPBD Jabar 2026: Dirancang Surplus Rp 285 Miliar, Belanja Modal Rp 2,9 Triliun
Langkah tersebut bertujuan memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pembangunan.
“Kita harus terus meningkatkan skor pencegahan korupsi agar bisa menjalankan amanat APBD secara bertanggung jawab,” kata Farhan.
Selain infrastruktur jalan, Pemkot Bandung membenahi pengelolaan sampah melalui pendekatan berbasis data. Pemerintah daerah menetapkan parameter kuantitatif yang mencakup penganggaran, sumber daya manusia, ketersediaan lahan, serta kualitas pengolahan sampah.
Farhan juga menyoroti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan mutu daur ulang sebagai prioritas utama. Ia menegaskan pengelolaan sampah harus ramah lingkungan dan melibatkan banyak pihak.
Simak Juga: Pemkot Bandung Salurkan Rp2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera
“Bukan hanya soal mengolah sampah, tetapi juga memastikan prosesnya ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat luas,” jelasnya.
Melalui perbaikan sistem tersebut, Pemkot Bandung menargetkan pengurangan setoran sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sirkular di tingkat lokal.
Kebijakan ini mempercepat pembangunan fisik kota serta memperkuat transparansi pemerintahan dan kualitas lingkungan bagi warga Bandung. (dsp)
