JuaraNews, Bandung – Panitia Khusus (Pansus) XVIII DPRD Provinsi Jawa Barat terus mematangkan materi regulasi terkait penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta optimalisasi investasi di Jawa Barat.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat kerja Pansus XVIII bersama sejumlah mitra strategis di Kantor Samsat Kabupaten Bandung Barat. Rapat kerja itu turut dihadiri Anggota DPRD Jabar, Hj. Ratnawati, bersama pimpinan dan anggota Pansus XVIII.
Sejumlah mitra strategis yang hadir dalam pembahasan tersebut di antaranya Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, serta BA Center.
Ratnawati mengatakan, pembahasan lintas sektor menjadi bagian penting untuk memastikan regulasi memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus menjawab kebutuhan pengelolaan BUMD dan investasi daerah.
Baca Juga: Pansus XVIII DPRD Jabar Serap Masukan Komisi VI DPR RI untuk Matangkan Ranperda Holding BUMD
“Kami ingin regulasi yang lahir benar-benar komprehensif, memiliki kepastian hukum, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap penguatan tata kelola BUMD serta peningkatan investasi di Jawa Barat,” ujar Ratnawati.
Menurutnya, DPRD, pemerintah daerah, perangkat daerah, BUMD, serta pemangku kepentingan lainnya perlu terus membangun sinergi. Kolaborasi tersebut penting agar kebijakan tidak hanya memiliki landasan regulasi yang kuat, tetapi juga efektif saat diterapkan di lapangan.
Ratnawati menambahkan, Pansus XVIII akan terus mendalami materi dan menyelaraskan berbagai aspek hukum sebelum menetapkan regulasi tersebut.
“Kita perlu memastikan setiap substansi memiliki arah yang jelas, tidak tumpang tindih, dan mampu mendukung percepatan pembangunan serta optimalisasi potensi investasi daerah,” katanya.
Baca Juga: Ratnawati Perkuat Sinergi Tata Kelola Pemerintahan dan Investasi Jawa Barat
Ia berharap proses pembahasan tersebut dapat menghasilkan regulasi yang mampu memperbaiki tata kelola BUMD sekaligus membuka ruang investasi yang lebih produktif bagi Jawa Barat.
“Dengan tata kelola yang baik dan regulasi yang jelas, BUMD dapat memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian dan pembangunan Jawa Barat,” pungkasnya. (dsp)
