JuaraNews, Bandung – Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna meluruskan polemik penurunan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di lingkungan DPRD Jabar.
Dia menyatakan, tindakan tersebut bukan keputusan kelembagaan dan tidak pernah mendapat instruksi resmi dari DPRD Jabar.
Menurutnya, tindakan itu muncul secara spontan dari sejumlah peserta penyampaian aspirasi elemen Masyarakat Sipil Jawa Barat setelah mereka menyampaikan aspirasi di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, Kamis (12/11/2026).
“DPRD Jawa Barat menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi maupun kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Setiap aspirasi masyarakat tentu kami hargai dan menjadi perhatian lembaga,” kata Buky di Kota Bandung, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga: Buky Wibawa: Usulan Nama Provinsi Sunda Baru Tahap Pembahasan, Belum Ada Persetujuan
DPRD Jabar Pegang Aturan
Buky menjelaskan, DPRD Jawa Barat tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menempatkan foto Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan lembaga.
Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 55 yang mengatur penempatan foto Presiden dan Wakil Presiden.
Karena itu, Buky meminta masyarakat tidak menarik kesimpulan bahwa penurunan foto tersebut merupakan keputusan DPRD Jabar.
“DPRD Jawa Barat tidak mengambil kebijakan untuk menurunkan foto Presiden maupun Wakil Presiden. Kami masih menunggu perkembangan dan kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait persoalan ini,” ujarnya.
Baca Juga: Kejari dan Polda Jabar Tangani Polemik PT BDS BUMD Kabupaten Bandung
Ia juga meminta seluruh pihak memastikan sumber informasi sebelum menyebarkannya kepada publik. Menurutnya, informasi yang tidak utuh berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap sikap kelembagaan DPRD Jawa Barat.
“Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kami tetap menjaga keterbukaan, menghormati aspirasi publik dan menjunjung prinsip demokrasi dalam menjalankan tugas,” katanya.
Buky mengajak masyarakat menyikapi persoalan tersebut secara proporsional dan mengutamakan dialog. Ia menilai komunikasi yang terbuka menjadi langkah penting agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.
“Melalui klarifikasi ini, kami berharap masyarakat bisa membedakan tindakan spontan individu atau kelompok dengan sikap dan kebijakan resmi kelembagaan DPRD Jawa Barat,” tuturnya. (dsp)
