JuaraNews, Bandung – Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September dinilai tidak boleh berhenti pada seremoni. Momentum tersebut harus menjadi ruang evaluasi terhadap kondisi petani sebagai ujung tombak ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Saeful Bachri, dalam momentum Hari Tani Nasional 2026.
Menurut Saeful, keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup hanya diukur dari peningkatan produksi. Pemerintah juga harus memastikan hasil pertanian mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
“Ketika kita terus berbicara tentang ketahanan dan kedaulatan pangan, kita harus bertanya secara jujur, apakah petani sebagai pelaku utamanya sudah benar-benar sejahtera?” ujar Saeful, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga: Hari Tani Nasional 2026, DPRD Jabar Dorong Pertanian Jadi Penggerak Ekonomi Desa
Ia menegaskan, petani membutuhkan kepastian dalam menjalankan usaha tani, mulai dari ketersediaan pupuk dan benih berkualitas, air dan irigasi, perlindungan lahan pertanian, akses pembiayaan, teknologi, hingga mekanisasi.
Namun, yang tidak kalah penting adalah kepastian pasar dan harga yang memberikan keuntungan layak bagi petani.
“Jangan sampai petani terus diminta meningkatkan produksi, tetapi ketika panen justru menghadapi harga yang jatuh. Sementara biaya pupuk, benih, tenaga kerja dan sarana produksi terus meningkat,” katanya.
Saeful mengingatkan posisi tawar petani dalam rantai perdagangan juga perlu diperkuat. Sebab, peningkatan produksi tanpa diikuti kepastian pasar hanya akan membuat petani semakin rentan terhadap gejolak harga.
Di Jawa Barat, lanjut dia, pemerintah juga harus serius menghadapi persoalan regenerasi petani, alih fungsi lahan, perubahan iklim serta meningkatnya risiko usaha tani.
Karena itu, Saeful mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat membangun kebijakan pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Pemerintah tidak cukup hanya membantu bagaimana petani menanam. Pemerintah juga harus hadir dalam pascapanen, pengolahan, distribusi, akses pasar, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian,” tegasnya.
Baca Juga: Soroti Jalan Tani dan Krisis Air, Hj Ratnawati Serap Aspirasi Warga Desa Wanayasa
Ia juga mendorong penguatan kelembagaan petani, koperasi, BUMDes dan UMKM pangan. Langkah tersebut dinilai penting agar nilai tambah dari produk pertanian tidak hanya dinikmati oleh pelaku perdagangan, tetapi juga kembali kepada petani dan masyarakat di wilayah produksi.
Saeful menilai, menjaga petani berarti menjaga masa depan pangan. Begitu pula dengan perlindungan lahan pertanian yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pangan bagi generasi mendatang.
“Menjaga petani berarti menjaga masa depan pangan kita. Menjaga lahan pertanian berarti menjaga masa depan generasi kita. Meningkatkan kesejahteraan petani berarti memperkuat ekonomi Jawa Barat dari desa,” pungkasnya. (dsp)
