JuaraNews, Jakarta – Adanya pertengkaran di kalangan elit yang ditandai dengannya dugaan penyadapat terhadap Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai, anggota parlemen, aktivis, dan pelaku media, jangan mendistorsi masalah yang dihadapi rakyat saat ini yaitu banyaknya pemutusan hubungan kerja, merosotnya daya beli, tingginya harga kebutuhan pokok, dan kesejahteraan yang merosot secara merata di seluruh negeri.
Demikian kesimpulan diskusi mingguan Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) yang dipimpin langsung pendiri FWK Hendry Ch Bangun di Jakarta, Rabu (4/11/2026.
Baca Juga:Anton Suratto Sukartono Resmi Kembali Pimpin Demokrat Jabar
“Tentu saja akuntabilitas pemerintahan harus dijaga agar tidak ada penyalahgunaan yang membahayakan penyelenggaraan negara yang terlihat dari kasus penyadapan yang kini sedang menjadi tren berita. Kekuasaan harus check dan balancing. Tetapi yang jauh lebih penting, jangan pernah lupa melihat penderitaan di kalangan masyarakat yang kini semakin nyata,” ujar Mohamad Nasir senior wartawan Kompas.
Diskusi dihadiri Hendry Ch Bangun Ketua Umum PWI Pusat 2023-2025, M Iqbal Irsyad Pemred VOI, Doktor Budi Nugraha wartawan Suara Merdeka yang juga dosen komunikasi di sejumlah perguruan tinggi, wartawan ahli hukum HMU Kurniadi, Pemred Mitrapol Dadang Rahmad, wartawan senior Berman Nainggolan, Rudy Sitompul, dan Sigit Setiono, wartawan senior Warta Kota yang juga dosen perguruan tinggi.
Ditangkapnya sejumlah perwira tinggi kepolisian RI termasuk eks Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, karena adanya penyadapan illegal selama dua tahun bahkan lebih, mengguncang negara karena peristiwa dianggap luar biasa. Bobolnya jalur komunikasi presiden juga dianggap sebagai kelalaian internal, karena sebenarnya ada sejumlah lembaga negara yang ikut menjaga agar komunikasi pimpinan tertinggi negara tetap aman.
“Ada BIN, ada Badan Sandi Negara, ada Sekmil Presiden, dan sejumlah pihak, yang seharusnya menjadikan komunikasi presiden aman. Saya heran ini bisa terjadi,” ujar Hendry Ch Bangun, mengutip pendapat pensiunan jenderal TNI.
“Ini sangat membayahakan dan harus ada evaluasi total agar tidak berulang,” katanya lagi.
Sigit menilai peristiwa ini menggambarkan adanya tindakan yang melebihi kepatutan yang dilakukan petinggi Polri, yang bisa jadi demi kepentingan pribadi, kelompok, ataupun kepentingan lain yang masih harus diselidiki tujuan akhirnya. Pemeriksaan lebih lanjut diharapkan dapat membuka jelas tabir yang ada dan dikomunikasikan kepada public.
“Ini harus dijelaskan kepada rakyat. Jangan ditutupi agar rakyat tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Berman Nainggolan.
Baca Juga:Jaga Ketahanan Nasional, Gubernur Lemhannas Dorong Pers Tetap Kritis dan Independen
Tantangan Rakyat
Di sisi lain, meskipun banyak anggota masyarakat yang tertarik dengan adanya peristiwa penyadapan yang sudah menjadi rumor sejak Senin pagi, tidak sedikit pula informasi di medsos meragukan kesungguhan kejadian ini sebagai upaya makar dan penggulingan pemerintahan.
“Bisa saja ini menjadi pengalihan isu atas berbagai persoalan yang ada. Seperti kelangkaan BBM, naiknya harga, menghilangnya sejumlah bahan pokok seperti gula, hidup yang semakin sulit dan pemerintahan yang seperti cuek dengan penderitaan rakyat,” tertulis di akun sebuah Instagram.
“Saya suka ke lapangan, kehidupan masyarakat makin susah. Pembeli di warung makin ngirit, belanja sedikit, secukupnya, asal dapur bisa ngebul,” kata Hendry.
Baca Juga:Dari Krisis Ekonomi hingga Perlindungan HAM, DPRD Jabar Salurkan Aspirasi Publik ke Tingkat Nasional
“Kalau kita perhatikan, konsumen KRL dan Angkutan Umum lainnya makin membeludak, padat, soalnya murah dan cepat. Masyarakat berhemat agar dapat bertahan, ” tambah Budi Nugraha. (*)
