JuaraNews, Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ratnawati, mengikuti rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jawa Barat dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rapat kerja tersebut berlangsung di BJB Cabang Bandung Barat, Kamis (30/7/2026). Pembahasan menjadi bagian penting dalam memastikan arah kebijakan anggaran Jawa Barat tahun 2027 disusun secara terukur, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ratnawati menegaskan, pembahasan RKUA-RPPAS tidak hanya berkaitan dengan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus mencerminkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
Baca Juga: Menikah Tak Harus Mewah: Membangun Keluarga Berkualitas Lewat Kesederhanaan
“Pembahasan anggaran harus dilakukan secara cermat dan transparan. Setiap program yang direncanakan harus memiliki manfaat yang jelas dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Ratnawati.
Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah perlu memastikan keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi hal penting agar anggaran dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kita ingin anggaran 2027 mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat pelayanan publik, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Akademisi Unpad: Penyelesaian Konflik Bandung Zoo Harus Utamakan Kepentingan Masyarakat
Ratnawati juga mendorong agar pembahasan bersama TAPD dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, target pembangunan, serta aspirasi masyarakat yang menjadi bagian dari prioritas pembangunan Jawa Barat.
Ia berharap hasil pembahasan RKUA-RPPAS 2027 nantinya dapat menjadi dasar penyusunan APBD yang sehat, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Yang paling penting, setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Barat,” tandasnya. (dsp)
