JuaraNews, Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Saeful Bachri, menegaskan pentingnya pembaruan data sosial masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Di saat yang sama, ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat menambah jumlah SMA Negeri dan SMK Negeri di kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi agar akses pendidikan semakin merata.
Hal tersebut disampaikan Saeful Bachri saat mengikuti kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Resto Ayam Goreng Kampung Abah Yayat, Kampung Depok, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, pelaksanaan sensus ekonomi nasional pada tahun 2026 menjadi kesempatan strategis untuk memperbarui data sosial masyarakat secara menyeluruh, mulai dari kelompok desil 1 hingga desil 10. Dengan data yang akurat, pemerintah akan lebih mudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Betul, tahun ini ada sensus ekonomi nasional. Ini menjadi momen untuk merubah, memperbaiki, dan memperbaharui data-data masyarakat khususnya yang masuk kategori desil 1 sampai 5 maupun desil 6 sampai 10,” ujar Saeful.
Baca Juga: Hj. Ratnawati Tinjau Padat Karya di Indramayu, Dorong Ekonomi Lokal dan Serap Tenaga Kerja
Ia menjelaskan, kondisi ekonomi masyarakat sangat dinamis. Warga yang sebelumnya memiliki pekerjaan bisa saja kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga kondisi tersebut harus segera tercermin dalam data pemerintah.
“Kalau ada masyarakat yang sebelumnya masih memiliki penghasilan, lalu terkena PHK dan kehilangan mata pencaharian, kondisi itu harus menjadi perhatian aparat di bawah,” katanya.
Karena itu, Saeful meminta dinas sosial bersama pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa aktif melakukan verifikasi dan pembaruan data. Menurutnya, data yang selalu diperbarui akan menghindarkan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat.
“Momentum sensus harus dimanfaatkan untuk memperbaharui data sehingga benar-benar update dan tidak salah sasaran,” tegasnya.
Saeful juga mengingatkan besarnya alokasi bantuan dari pemerintah pusat yang diterima Jawa Barat setiap tahun, yakni lebih dari Rp63 triliun melalui berbagai program hibah dan bantuan sosial.
Baca Juga: Skema Beasiswa Jabar Berubah, DPRD Pastikan Tepat Sasaran untuk Warga Miskin
Besarnya anggaran tersebut, kata dia, harus diimbangi dengan kualitas data penerima yang valid agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak.
Selain persoalan data sosial, Saeful turut menyoroti meningkatnya kebutuhan sekolah negeri di sejumlah wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ia menilai keberadaan satu SMA Negeri atau satu SMK Negeri di setiap kecamatan belum mampu mengakomodasi tingginya jumlah lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan.
“Saya mendorong tidak hanya satu SMA Negeri atau satu SMK Negeri di setiap kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk sangat padat perlu mendapat tambahan SMA Negeri maupun SMK Negeri baru,” ujarnya.
Baca Juga: Kunker DPRD Jabar, Hj. Ratnawati Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran
Menurutnya, penambahan sekolah negeri akan memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang terjangkau, sekaligus mengurangi tingginya persaingan penerimaan peserta didik baru setiap tahun. Langkah tersebut juga dinilai mampu menciptakan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Saeful berharap pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dalam memperbarui data sosial masyarakat serta memperluas akses pendidikan.
“Dengan demikian, program pembangunan dan bantuan pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran dan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Jawa Barat,” pungkas Saeful Bachri. (dsp)
