JuaraNews, Bandung – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat H. Saeful Bachri menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Aula Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jumat (19/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi salah satu isu utama yang disampaikan warga. Masyarakat berharap proses penerimaan siswa baru dapat berjalan lebih transparan, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik.
Kegiatan yang dihadiri unsur Pemerintah Desa Panundaan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta warga tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
Baca Juga: SPMB Jabar 2026 Dinilai Semrawut, Orang Tua Siswa Tuntut Investigasi
Mayoritas warga mengeluhkan masih terbatasnya daya tampung SMA dan SMK negeri dibandingkan jumlah lulusan SMP setiap tahunnya. Kondisi itu membuat banyak calon peserta didik kesulitan memperoleh akses pendidikan di sekolah negeri yang diharapkan.
Selain meminta evaluasi terhadap kebijakan SPMB, masyarakat juga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat menambah jumlah sekolah maupun ruang kelas baru agar pemerataan akses pendidikan dapat segera terwujud.
Menanggapi aspirasi tersebut, Saeful Bachri menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin oleh negara.
Baca Juga: Komisi V DPRD Jabar Siap Kaji Evaluasi Menyeluruh SPMB Berdasarkan Aspirasi Masyaraka
“Pendidikan adalah hak setiap anak. Karena itu, persoalan keterbatasan daya tampung SMA dan SMK negeri tidak boleh terus berulang setiap tahun. Pemerintah harus menghadirkan solusi jangka panjang melalui penambahan sekolah, ruang kelas, dan pemerataan akses pendidikan agar seluruh anak di Jawa Barat memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah,” tegas Saeful.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Jawa Barat dan diteruskan kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Selain persoalan pendidikan, warga juga menyampaikan masukan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih perlu peningkatan kualitas. Seluruh aspirasi tersebut dipastikan akan menjadi perhatian serius dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. (dsp)
