JuaraNews, Bandung – Sejumlah orang tua siswa menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026.
Masa aksi kecewa atas carut marutnya pelaksanaan SPMB ini, terutama terkait penggunaan aplikasi. Aksi ini berlangsung di depan kantor DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).
Masa aksi mayoritas ibu-ibu yang bersama pemerhati Pendidikan ini membawa sejumlah tuntutan dan poster kekacauan SPMB. Mereka mendesak adanya langkah serius untuk mengusut pihak yang bertanggung jawab atas kekacauan tersebut.
Baca Juga:338.091 Siswa Diterima di SMA, SMK dan SLB Negeri di SPMB Jabar
Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat, Iwan Hermawan menilai, salah satu pemicu utama kekacauan terjadi akibat pergantian aplikasi SPMB yang digunakan dalam proses penerimaan siswa baru.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru menimbulkan masalah baru karena dilakukan tanpa kesiapan yang memadai.
“Sangat kecewa dengan carut marutnya SPMB 2026. Salah satunya penyebab adalah penggantian aplikasi oleh oknum Dinas Pendidikan Jabar. Padahal gubernur mengatakan jangan diganti karena itu (aplikasi sebelumnya) masih bagus,” ujar Iwan.
Ia menilai, penerapan sistem baru dilakukan secara tergesa-gesa karena tidak diawali tahapan simulasi maupun pengujian yang cukup. Dampaknya, masyarakat kesulitan memahami proses yang sedang berjalan.
“Bahkan ada ketidakpatuhan kepada gubernur. Harusnya pemetaan di lakukan bulan Maret bukan sekarang, kalau bersamaan ya jadi kacau seperti sekarang,” ucapnya.
Baca Juga:Gubernur Jabar Larang Kepala Sekolah Terima Siswa Titipan di Sekolah Maung
Selain itu, katanya terdapat indikasi pelanggaran terhadap PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Menurutnya seorang PNS wajib melayani dengan baik, jangan sampai merugikan masyarakat.
“Ini jelas kedua pasal ini, undang-undang maupun peraturan pemerintah, melanggar. Maka tim investigasi harus bergerak. Kalau memang terbukti hasil investigasi ini ada kelalaian, Gubernur segera melakukan tindakan,” sambung Iwan.
Atas politik tersebut, Maka pihaknya mendesak DPRD Jabar membuat panitia khusus (Pansus) atas peristiwa dan kekisruhan SPMB.
“Nah, kepada DPRD, saya menuntut segera buat Pansus. Pansus,sehingga tidak cukup Dinas Pendidikan minta maaf, tapi buat Pansus. Teliti di mana letak kesalahannya untuk gambaran tahun depan,” harapnya.
Baginya, polemik SPMB 2026 telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sekaligus mencoreng citra pelayanan pendidikan di Jawa Barat yang selama ini digaungkan sebagai provinsi istimewa.
Baca Juga:Stikom Bandung Kembali Buka Penerimaan Mahasiswa Baru
“Saya sayangkan Jawa barat Istimewa yang digembor-gemborkan KDM tercoreng oleh dengan apa yang dilakukan Dinas Pendidikan sehingga terjadi SPMB Jabar kacau,” tandasnya. (*)
