JuaraNews, Sumedang – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Saeful Bachri melaksanakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 bersama mitra kerja perangkat daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (31/03/2026).
Pembahasan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Turut hadir pula Biro Perekonomian Setda, Bappeda, dan BPKAD Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: DPRD Jabar Kebut Pembahasan LKPJ 2025, Aspirasi Warga Hasil Reses Ikut Didorong
Dalam forum tersebut, Komisi II DPRD Jabar mendalami capaian program, realisasi anggaran, serta berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun anggaran 2025.
Saeful Bachri menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan instrumen penting dalam mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
“Pembahasan LKPJ ini menjadi momentum penting bagi kami untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja perangkat daerah. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.
Baca Juga: Mendes Yandri: Perangkat Desa Wajib Tes Urin untuk Cegah Narkoba
Ia juga menekankan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
“Kami tidak hanya melihat capaian angka, tetapi juga menilai sejauh mana efektivitas program di lapangan. Sinergi antar perangkat daerah harus terus diperkuat agar pembangunan berjalan lebih optimal,” tambahnya.
Baca Juga: Program MBG Dongkrak Ekonomi Desa, Saeful Bachri Minta Warga Aktif di Rantai Pasok
Lebih lanjut, Komisi II DPRD Jabar mendorong peningkatan kinerja dan inovasi dari setiap OPD, khususnya pada sektor strategis yang berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat.
Melalui pembahasan ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis guna memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Jawa Barat ke depan. (dsp)
