JuaraNews, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengimbau pendatang yang baru saja memasuki Kota Bandung, pasca libur Idul Fitri 1447 Hijriah untuk segera mengurus administrasi kependudukan (adminduk).
Menurutnya, hal ini sebagai upaya memastikan para pendatang yang kembali ke Kota Kembang tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan.
Baca Juga:KAI Commuter Area 2 Bandung Siap Sambut Puncak Mobilitas Pengguna saat Hari Raya Idul Fitri
Farhan mengatakan pemerintah hadir untuk memastikan pergerakan warga tetap terpantau dan tertib secara administrasi.
“Bandung ini bukan hanya daerah asal mudik, tapi juga tujuan. Maka kita ingin memastikan mereka yang datang kembali ke Bandung bisa tercatat dengan baik,” ujar Farhan dikutip, Jumat (27/3/2026).
Dari hasil pendataan sementara, Disdukcapil Kota Bandung mencatat sedikitnya 59 warga non-permanen telah terdata dalam kegiatan tersebut.
Mayoritas di antaranya merupakan usia produktif yang telah memiliki pekerjaan di Kota Bandung.
Baca Juga:H+4 Lebaran, Penumpang Commuter Line Bandung Tembus 840 Ribu Pengguna
Melihat kondisi itu, Farhan meminta para pendatang segera mengurus perpindahan domisili KTP ke Kota Bandung.
Ia memastikan, proses tersebut kini semakin mudah dan cepat karena dapat dilakukan secara daring.
“Hanya dengan surat pindah, KTP Kota Bandung bisa selesai maksimal tiga hari kerja. Prosesnya sederhana dan tidak berbelit,” jelasnya.
Menurutnya, berbagai keuntungan administratif yang akan diperoleh jika berdomisili resmi di Kota Bandung, mulai dari kemudahan akses layanan publik hingga pengurusan perizinan usaha dan fasilitas keuangan seperti pengajuan kredit.
Namun demikian, Farhan mengakui masih ada sebagian pendatang yang belum memiliki pekerjaan tetap dan memilih tinggal sementara bersama keluarga atau kerabat. Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah.
Baca Juga:Komisi IV DPRD Jabar Tinjau Kesiapan Jalan Provinsi Jelang Arus Mudik Lebaran
Ke depan, Pemkot Bandung akan mengoptimalkan pendataan berbasis kewilayahan melalui penguatan program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) Siaga Bencana.
Langkah ini diharapkan mampu mendeteksi keberadaan warga baru secara lebih akurat hingga tingkat lingkungan.
Baca Juga:Persyaratan Perpanjangan SIM! Cukup Bawa Dokumen Ini
“Dengan sistem kewilayahan yang kuat, kita bisa mengetahui pergerakan penduduk secara real time, sehingga kebijakan pelayanan publik bisa lebih tepat sasaran,” ungkapnya. (*)
