JuaraNews, Bandung – Seiring meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, kekhawatiran terhadap keselamatan pekerja migran Indonesia, termasuk yang berasal dari Jawa Barat, ikut menguat.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, menegaskan pemerintah pusat memegang kewenangan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, terutama dalam situasi konflik internasional.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab pada tiga fase, yakni pra-keberangkatan, saat kepulangan, dan penyiapan keberlanjutan pekerjaan di daerah.
Baca Juga: Daddy Rohanady Soroti Tingginya Pekerja Migran Asal Indramayu-Cirebon
Pada tahap awal, pemprov wajib memastikan calon pekerja migran dalam kondisi sehat, memiliki kompetensi yang memadai, serta berangkat melalui jalur yang sesuai aturan.
Sementara ketika para pekerja telah berada di luar negeri, keselamatan dan perlindungan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Begitu pula jika terjadi kebijakan pemulangan massal akibat konflik, pemerintah provinsi harus siap menyiapkan lapangan pekerjaan sesuai keahlian dan pengalaman mereka saat kembali ke daerah.
“Kalau mereka sudah di luar negeri, itu kewenangan pemerintah pusat untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan pendapatan mereka. Tapi ketika mereka kembali, pemerintah provinsi wajib menyiapkan pekerjaan sesuai keilmuan dan pengalaman mereka agar keberlangsungan hidupnya terjamin,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Baca Juga: Pemprov Siap Bantu Pulangkan 45 Warga Jabar Terdampak Banjir Aceh
Antisipasi Pemulangan, Data Pekerja Jabar Perlu Disiapkan
Ia menambahkan, pemerintah provinsi harus bergerak cepat melakukan pendataan jumlah warga Jawa Barat yang bekerja di kawasan terdampak konflik. Hal ini perlu disiapkan skema pekerjaan apabila sewaktu-waktu terjadi pemulangan.
“Kalau tanda-tandanya sudah ada dan situasi memanas, harusnya dari sekarang disiapkan. Jangan sampai ribuan warga pulang, tapi pemerintah daerah tidak siap menyediakan pekerjaan bagi mereka,” katanya
Baca Juga: Perayaan Tahun Baru 2026 di Bandung Berjalan Aman dan Kondusif
Kondisi ini mendorong DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kemungkinan pemulangan. Hal ini menjamin keberlanjutan pekerjaan para pekerja migran setelah kembali ke tanah air.
“Mereka pendidikannya apa, itu harus disiapkan dari sekarang. Ketika mereka kembali dari luar negeri, setidaknya sudah ada pekerjaan yang bisa menyambung kehidupan mereka, meski secara pendapatan tentu berbeda dengan pekerjaan yang sebelumnya mereka jalani di luar negeri,” pungkasnya. (dsp)
