Ronny Dorong Pembangunan SMA atau SMK Negeri

Ronny Hermawan: Jembatan Penyeberangan Harus Ramah Lansia dan Disabilitas
Anggota DPRD Jabar, Ronny Hermawan

JuaraNews, Bekasi  – Anggota DPRD Jawa Barat, Ronny Hermawan mendorong hadirnya gedung SMA atau SMK Negeri, di Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Menurutnya, keberadaan sekolah negeri tingkat SMA atau SMK sudah menjadi kebutuhan mendesak. Sebab, selama ini, tidak ada sekolah negeri di wilayah tersebut.

Baca Juga:338.091 Siswa Diterima di SMA, SMK dan SLB Negeri di SPMB Jabar

Sehingga, lanjutnya, lulusan SMP setempat kerap kesulitan bersaing ketika mendaftar melalui jalur zonasi. Hal itu terungkap saat Ia melakukan reses di wilayah di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi beberapa lalu.

“Sekolah negeri jaraknya cukup jauh. Anak-anak Jatirahayu selalu terkendala zonasi saat mendaftar, sehingga banyak yang tidak tertampung. Karena itu, warga mengusulkan pembangunan SMA atau SMK negeri di sini, dan tentu akan saya dorong usulan tersebut,” kata, Ronny.

Ronny menambahkan, persoalan terbatasnya jumlah sekolah negeri tidak hanya terjadi di Jatirahayu, tetapi juga di sejumlah wilayah lain di Jawa Barat.

Anggota Komisi V ini menilai setiap tahun ajaran baru, permasalahan serupa kerap muncul karena tingginya jumlah lulusan SMP yang tidak sebanding dengan ketersediaan sekolah negeri.

“Pendidikan adalah kunci bagi kemajuan bangsa. Maka kami berharap Pemprov Jawa Barat memberi perhatian lebih, terutama di daerah dengan populasi padat seperti Kota Bekasi,” tegasnya.

Selain masalah pendidikan, warga juga menyampaikan berbagai usulan lain, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penyediaan sarana lingkungan. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi, mereka aktif menyampaikan aspirasi secara langsung dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga:Anggota DPRD Jabar Serukan Penanganan Serius Banjir Bekasi Jaya

Ronny menyebutkan partisipasi warga dalam menyuarakan kebutuhan merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan pemerintah b

enar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. (Bas)