Juara News, Bandung – Realisasi APBN yang mengalir ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat ( Pemprov Jabar ) mengalami perlambatan sebesar 6.96 persen.
Kondisi ini terjadi karena pos belanja dari kementerian dan lembaga untuk provinsi Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 22,33 persen.
Hal ini terungkap melalui pernyataan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat Fahma Sari Fatma ketika menggelar konferensi pers di Auditorium, Museum Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (28/10/2025).
BACA JUGA: Legislator Jabar Tegaskan DPRD Kawal Implementasi Perda Perlindungan Petani
Menurutnya, pagu anggaran Kementerian dan Lembaga pada tahun anggaran 2025 lebih kecil dari pada 2024.
Selain perlambatan belanja, penyerapan anggaran barang dan modal juga berjalan lebih lambat. Sebab pada 2025 ini banyak melakukan efesiensi anggaran.
Fahma menyebutkan, sampai dengan 30 September 2025 belanja Kementerian dan lembaga untuk provinsi Jawa Barat baru tercata Rp 27,15 triliun atau sebesar 60,66 persen dari pagu anggaran.
BACA JUGA: Skateboard! Dari Jalanan California Jadi Fenomena Dunia
Meski begitu, Fahma memastikan percepatan belanja kementerian dan lembaga untuk Provinsi Jawa Barat akan ada percepatan sampai akhir tahun ini.
‘’Ini sudah menjadi fokus pemerintah pusat untuk menyalurkan belanja lebih cepat jelang akhir tahun ini,’’ ujar Fahma.
Realisasi APBN ke Provinsi Jawa Barat
Untuk realisasi atau kinerja APBN 2025 Provinsi Jawa Barat akan kita genjot dan menerapkan langkah-langkah pada akhir tahun ini.
Fahma mengaku untuk pengeluaran belanja sudah sangat disiplin. Seluruh satuan kesrja memberikan laporan dari yang sudah terelisasi.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Optimistis LPE 2025 Terus Tumbuh di Atas Rata-Rata Nasional
‘’Untuk penagihan juga tidak boleh tertunda dan jangan sampai menumpuk pada bulan Desember,’’ ujarnya.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan pengetatan pengeluaran untuk satuan kerja. Tujuannya untuk melakukan pengendalian dan validasi.
Secara prosedural, satuan kerja memberikan laporan setiap minggu, setiap bulan sehingga tidak ada belanja yang telat.
BACA JUGA: Ini Dia Jurus Purbaya Agar Ekonomi Tumbuh 6 Persen!
Satuan kerja sudah menjalankan instruksi agar mempercepat belanja yang jadi prioritas dan menekankan tidak melakukan belanja yang sifatnya tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Lebih lanjut Fahma menuturkan, Kementerian Keuangan memberikan catatan mengenai kinerja APBD untuk Provinsi Jawa Barat.
‘’Penyaluran anggaran untuk Provinsi Jawa Barat sudah lebih baik jika dengan tahun sebelumnya,’’ ujarnya.
Fahma menyebutkan untuk realisasi APBN ke Provinsi Jawa Barat telah surplus secara regional sebesar Rp 15,47 triliun.
Sedangkan untuk penerimaan negara untuk 2025 ini sudah mencapai Rp102,51 triliun atau 66,57 persen dari target.
BACA JUGA: Penduduk Miskin di Jabar Maret 2025 Sebanyak 3,65 Juta Jiwa
Pemerintah pusat juga telah merealisasikan belanja negara yang sampai saat ini telah mencapai Rp 87,04 triliun atau 71,73 persen dari pagu.
Kendati begitu Fahma mengakui, ada penurunan alokasi dan terjadi pergeseran program-program pemerintah yang telah jadi prioritas.
Sedangkan untuk Dana Transfer ke Daerah (TKD) pemerintah pusat sudah menyalurkan dengan prsentasi tinggi.
‘’Untuk realisasi dana transfer ke daerah (TKD) juga tinggi mencapai 92 persen,” pungkas Fahma. (edt).
