JUARANEWS – Pemberian kredit Rp 3,5 Triliun bank bjb kepada BUMN dapat kritik tajam oleh Anggota DPR RI asal Jawa Barat Mulyadi.
Menurutnya, fasilitas kredit diberikan kepada 9 BUMD dengan nilai sebesar Rp 3,5 triliun sangat tidak rasional. Sebab dengan bunga sangat rendah.
‘’Bunga sebesar 0 sampai 3 persen,’’ ujar Mulyadi dalam keterangannya, Selasa, (15/07/2025).
Pemberian fasilitas kredit bank bjb tersebut cacat prosedural dan tidak rasional. Sebab memiliki beban utang dan bunga sangat rendah.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Soroti Transparansi BJB Terkait Dugaan Fraud Rp 2,5 Miliar di Soreang
Kondisi ini membuat beban bank bjb semakin berat. Terlebih sembilan BUMN itu punya kewajiban lebih dari Rp 3,5 triliun.
‘’Beban bunga berjalan antara 0 persen sampai 3 persen ada sampai 3 persen ke atas,’’ ujarnya.
Selain itu, untuk rata-rata bunga pinjaman berjalan ditetapkan hanya 0 –1 persen, sedangkan bunga tertunda 3 –5 persen.
Mulyadi menilai pemberian kredit dengan bunga sangat rendah ini, tidak akan cair bila tidak ada intervensi.
BACA JUGA: Soroti Kasus Pasien BPJS Meninggal, Gubernur KDM Bakal Lakukan Investigasi
‘’Jadi saya menduga kredit dengan bunga rendah dan baya tertunda sampai 5 persen
Mulyadi menuturkan, pihaknya menaruh perhatian besar terhadap persoalan pemberian kredit bank bjb kepada sembilan BUMN tersebut.
Sebagai anggota Banggar, Muyadi mengaku banyak berdebat soal pemberian modal negara untuk BUMN dalam penyertaan modal negara.
Lakukan Konfirmasi ke bank bjb
Pemberian modal tersbut berkaitan dengan pembangunan proyek-proyek di daerah
“Saya pernah menyampaikan terkait dengan proyek daerah yang seharusnya melibatkan pebankan daerah secara profesional dan bisnis,’’ ujarnya.
BACA JUGA: Tips Pintar Atasi Pinjaman Online dan Utang Digital
Akan tetapi, pada kenyataaannya, Mulyadi menerima semacam keluhan dari steakholder di Jawa Barat sampai bank daerah terbebani.
Namun dalam perjalanannya, ia menerima semacam keluhan dari stakeholder di Jawa Barat tentang bagaimana bank daerah menjadi terbebani terhadap BUMN.
Padahal tujuan pelibatan bank daerah terhadap proyek dan penugasan pemerintah pusat di daerah, agar bank daerah bisa berkembang bukan terbebani.
Mulyadi mengaku, terkait masalah ini, pihaknya sudah melakukan konfirmasi langsung dengan direksi bank bjb baru dan telah ada pembahas dalam RUPS 16 April 2025 lalu.
BACA JUGA: Sekda Jabar Sebut Penambahan Kecamatan di Cimahi Masih Wacana
‘’Hasilnya membenarkan bahwa pemberian kredit kepada sembilan BUMN ada,’’ ucapnya.
Dalam diskusi tersebut, Mulyadi juga mengaku mendapat daftar nama nama BUMN termasuk plafon kredit ban bjb.
Meski begitu, politisi Partai Gerindra tidak memberikan keterangan mengenai nama-nama BUMN yang telah dapat fasilitas kredit oleh bank bjb itu.
BACA JUGA: Setwan DPRD Jabar & Wartawan Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pemberitaan
‘’Saya sempat terkejut dengan adanya fasilitas kredit oleh bank bjb itu dengan bunga yang sangat tidak rasional,’’ tandas Mulyadi. (zos).
