JuaraNews, Bandung – Perbedaan antara Kurikulum 2013 (K-13) dan Kurikulum Merdeka terus memicu perbincangan hangat di kalangan pendidik.
Banyak guru menilai Kurikulum Merdeka hadir sebagai angin segar dengan pendekatan fleksibel, berpusat pada siswa, dan selaras dengan kebutuhan zaman.
Vera Kartika Dewi, S.Mat., pengajar PT Martasandy Bimbel Terpadu, menilai Kurikulum Merdeka lebih efektif membantu siswa memahami pelajaran secara mendalam. Ia menyoroti K-13 yang membebani siswa dengan materi padat dan target ketat.
Baca Juga: 21 TPA di Jawa Barat Kena Sanksi, Ini Daftar Lengkapnya!
“Materi harus selesai sesuai jadwal. Akibatnya, siswa hanya memahami sekilas untuk ujian lalu cepat melupakannya,” ujarnya.
Sebaliknya, Kurikulum Merdeka memberi kebebasan sekaligus fleksibilitas kepada guru dan siswa. “Anak-anak tidak sekadar menghafal, tetapi juga berpikir dan mengalami langsung. Dengan begitu, pelajaran terasa lebih bermakna,” tambah Vera.
Ia juga merasakan perubahan peran guru. “Kami menyesuaikan metode dan materi dengan kebutuhan serta minat siswa. Guru kini berperan sebagai fasilitator, bukan sekadar penyampai materi,” jelasnya.
Baca Juga: Hailuki Apresiasi Survei Kepuasan Publik, Dukung Lanjutan Program Pembangunan Manusia
Guru dan Siswa Lebih Aktif
Tiara Hazar Insani, S.Pd., rekan Vera di PT Martasandy Bimbel Terpadu, juga menegaskan perbedaan mendasar kedua kurikulum.
“Dalam K-13, guru bertindak sebagai ‘pemberi materi’ dan pembelajaran berpusat pada guru. Di Kurikulum Merdeka, guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan siswa lebih aktif mencari dan menggali materi sendiri,” ungkapnya.
Namun, Tiara menekankan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka tidak selalu ideal, terutama di sekolah dengan keterbatasan fasilitas.
“Kurikulum Merdeka kurang tepat untuk semua sekolah. Fasilitas yang tidak merata menyulitkan sebagian siswa, terutama di daerah terpencil, untuk mengakses referensi secara mandiri,” ujarnya.
Tiara juga menyebut Kurikulum Merdeka banyak mengambil konsep dari kurikulum Cambridge. “Kurikulum Cambridge biasa berlaku di sekolah internasional. Karakteristik dan fasilitas sekolah internasional jelas berbeda dengan sekolah umum di Indonesia,” tambahnya.
Baca Juga: 8,6 Juta Siswa di Jabar Prioritas Cek Kesehatan Gratis
Fokus Kompetensi dan Eksplorasi
Raina Putri Jayani, S.Si., menyoroti perbedaan fokus kompetensi antara kedua kurikulum. “K-13 menekankan kompetensi inti dan dasar serta menuntut pemahaman materi yang sama untuk semua siswa. Sebaliknya, Kurikulum Merdeka menekankan kompetensi esensial dan proyek profil pelajar Pancasila,” jelasnya.
Menurut Raina, K-13 memang melatih kedisiplinan dan memberikan struktur jelas, tetapi juga menimbulkan tekanan.
“Kurikulum Merdeka justru memberi ruang eksplorasi lebih luas. Anak bisa lebih bebas mengeksplorasi, fokus pada minat, karakter, dan kreativitas. Dampaknya, anak lebih mandiri dan kondisi psikologisnya lebih sehat,” ujarnya.
Baca Juga: Erwin Tegaskan Larang Siswa Tak Ber-SIM Bawa Kendaraan ke Sekolah
Administrasi dan Beban Guru
Hanifa Satibi, S.Hum., memandang K-13 punya semangat baik, tetapi praktiknya sering terhambat beban administrasi.
“Guru harus mengurus RPP yang sangat detail dan penilaian sikap yang sulit diukur. Hal itu membuat banyak guru merasa terbebani,” jelas Hanifa.
Menurutnya, Kurikulum Merdeka justru mengurangi beban tersebut. “Kurikulum Merdeka lebih fleksibel. Guru bisa berkreasi tanpa terbebani administrasi. Namun, kelemahannya, belum semua guru siap menerima kebebasan ini,” katanya.
Hanifa menegaskan, keberhasilan kurikulum bergantung pada pelatihan guru, ketersediaan sarana prasarana, dan dukungan sekolah.
“K-13 memang menekankan struktur dan standar kompetensi, tetapi terlalu kaku. Kurikulum Merdeka membuka ruang kreativitas dan diferensiasi. Jadi, pelatihan guru serta dukungan fasilitas menjadi kunci utama,” tambahnya.
Baca Juga: Indosat Luncurkan HiFi Air HKM 127+: Internet Rumah Fleksibel dan Hemat
Pendidikan sebagai Ruang Dialog
Ryan Ardiansyah, S.Hum., menilai Kurikulum Merdeka memberi ruang refleksi lebih luas.
“Secara teori, K-13 berusaha membangun karakter dan kompetensi. Tetapi praktiknya, pendekatan top-down membuat siswa dicekoki materi, guru terbebani administrasi, dan kreativitas terhambat karena pusat menentukan semua standar. Guru memperlakukan siswa seperti celengan kosong yang hanya harus diisi,” ungkap Ryan.
Menurutnya, Kurikulum Merdeka justru membuka ruang dialog dan kolaborasi. “Guru dan siswa bisa berdialog, berefleksi, lalu membangun pengetahuan bersama. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran, melainkan fasilitator yang mendampingi proses belajar sesuai konteks anak,” lanjutnya.
Ryan menekankan pentingnya perubahan cara pandang. “Jika kita ingin menghidupkan semangat Kurikulum Merdeka, maka pendidikan harus menjadi ruang dialog, bukan doktrin. Siswa harus berperan sebagai subjek, bukan objek. Guru pun harus menjadi mitra, bukan sekadar eksekutor kebijakan. Perubahan kurikulum bukan hanya soal nama, tetapi juga cara kita memandang hakikat belajar,” tegasnya.
Baca Juga: Peduli Tumbuh Kembang Anak, Alfamidi-Zwitsal Gelar Aksi Sehat 1.000 HPK di Bandung
Harapan dan Tantangan
Secara keseluruhan, para pengajar sepakat bahwa Kurikulum Merdeka menghadirkan pendekatan yang lebih manusiawi dan sesuai perkembangan zaman.
Meski begitu, mereka juga menilai penerapannya masih menghadapi tantangan besar, terutama soal kesiapan guru, pemerataan fasilitas, serta dukungan sekolah agar tujuan kurikulum benar-benar tercapai. (dsp)
